PEMPROV NTB menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan perbaikan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, khususnya di wilayah Bima. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, Ir. Sadimin mengaku selain prioritas infrastruktur, ia juga akan mengevaluasi sejumlah proyek yang mangkrak di daerah NTB, seperti pembangunan RS Mandalika.
Jalan rusak di Bima pasti menjadi prioritas. Kemarin saya dampingi Pak Gubernur, beliau sudah janji akan prioritaskan ini. Mudah-mudahan anggarannya cukup untuk memperbaiki, ujarnya.
Mengenai beberapa proyek yang menjadi sorotan karena mangkrak, mantan Kadis Perkim ini mengaku akan melakukan evaluasi proyek. Setiap proyek akan ditinjau secara khusus. Jika proyek dinilai penting, maka tidak akan dihentikan meskipun terdapat kendala. Namun, apabila perlu diputus, maka tahun berikutnya pembangunan akan dimulai dari nol.
Kita lihat dulu. Kalau penting, kita lanjutkan. Kalau putus, tahun depan belum tentu jalan lagi. Jadi kita harus teliti satu per satu. Sekarang pun belum bisa simpulkan karena belum tahu secara detail permasalahannya, tegasnya.
Sementara terkait dengan beberapa proyek strategis, seperti pembangunan jalan atau konektivitas antarwilayah. Rencana pembentukan belum bisa dipastikan karena belum masuk agenda Kementerian PUPR. Ia menyebutkan, sejumlah proyek belum berjalan karena perlu ada sinkronisasi dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang sudah ada.
Kita lihat dulu. Proyek strategis memang ada di PUPR, tapi kita belum masuk. Jadi kita belum bisa bicara penyelesaian sebelum tahu permasalahannya satu per satu. Termasuk soal jalan layang, kita pelajari dulu jalurnya, apakah perlu jalan layang atau cukup jalur alternatif, jelasnya.
Begitupun dengan rencana pembangunan jalan port to port Lembar-Kayangan. Ia mengaku masih dalam kajian, karena anggaran untuk pembuatan jalan ini sangat tinggi, akan ada alternatif jalan lain.
Kalau port-to-port, biayanya mahal. Kita akan lihat dulu mana yang lebih efisien, lewat jalur selatan atau utara. Semua masih dalam tahap pengumpulan dokumen dan kajian. Ini langkah awal, penyelarasan dulu, jelasnya.
Untuk merealisasikan pembangunan dan kemantapan infrastruktur di NTB, Sadimin menyatakan membuka peluang kepada swasta dalam proyek-proyek infrastruktur melalui skema kerja sama yang sesuai dengan ketentuan, seperti yang diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan swasta harus tetap berorientasi pada konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Namanya swasta tentu cari untung, tapi kita juga harus pastikan konektivitasnya jelas. Apalagi menyangkut ketahanan pangan, jaringan transportasi yang ada harus direvitalisasi. Ini penting karena sering terjadi kekeringan di daerah, tambahnya.
Untuk pemantapan jalan secara umum, ia mengaku belum melihat secara rinci dokumen dan sistem yang berlaku. Oleh karena itu, tahap awal akan difokuskan pada evaluasi dan penyelarasan agar pelaksanaan di lapangan bisa efektif dan efisien. (era)
