RENCANA Gubernur NTB untuk melebur sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menghambat eksekusi program di beberapa OPD. Termasuk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB.
Kepala Dinas DP3AP2KB NTB, Surya Bahari mengungkapkan rencana peleburan mempengaruhi beberapa staf yang ada di dinas tersebut.
Karena rencana penggabungan, mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman di sini yang kemarin gas pol, sekarang jadi agak kendur, ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 5 Mei 2025.
Disampaikan, rencana tersebut membuat sebagian staf khawatir. Jika sebelumnya para pegawai bekerja dengan semangat tinggi, kini mereka cenderung lebih hati-hati dan menahan diri dalam menjalankan program.
Tidak bisa saya sekarang kita ini, ini. Harus saya menyesuaikan. Di samping itu juga saya orang baru di sini. Jangan saya orang baru yang tidak begitu paham, baru belajar, jadi santai dulu, terangnya.
Sebagai Kepala OPD, ia mengaku terus berupaya menjaga motivasi pegawai di tengah ketidakpastian ini. Namun, ia juga tidak menampik bahwa arah kebijakan perampingan menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan rencana strategis dinas.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tugas-tugas yang telah menjadi tanggung jawab dinas tetap harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Walau demikian, untuk sementara pihak DP3AP2KB belum mulai menyusun rencana strategis untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjamur di NTB.
Tadi pagi kami sudah mengumpulkan semua pejabat structural. Pejabat fungsional kami mendata semua kegiatan dan lain sebagainya. Sehingga apa yang akan kita laksanakan insyaallah dua tiga hari ini kami akan kumpul lagi baru menentukan langkah yang akan diambil, jelasnya.
DP3AP2KB, sambung Surya juga memiliki UPT sebagai tempat pengaduan masyarakat, sehingga penyusunan program tidak dilakukan secara terburu-buru.
Mantan Sekwan NTB ini mengaku, jabatan yang diemban kali ini sangat berbanding terbalik dengan jabatannya sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu tantangan baginya. Apalagi kasus kekerasan perempuan yang terjadi di NTB sangat tinggi. Belum lagi NTB termasuk provinsi yang memuncaki tingginya angka pernikahan dini.
Selain peleburan OPD, kondisi fiskal juga menjadi tantangan DP3AP2KB dalam menjalankan program pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Lagi ada efisiensi, pengurangan, dan sebagainya. Sehingga berdampak kepada pekerjaan kita di sini. Bagaimana teman-teman akan mengintervensi atau menyelesaikan sebuah kasus atau apa jika anggarannya tidak ada, terangnya.
Sebagai Kepala Dinas, dia mengaku tidak akan bisa mengeksekusi program apabila tidak ada anggaran. Oleh karenanya, DP3AP2KB akan melaksanakan program sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai keinginan kita tinggi ternyata kemampuan kita tidak memungkinkan, ucapnya. (era)
