Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB tengah bergerak cepat mencari lokasi baru Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Upaya ini dilakukan, menyusul kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok yang telah penuh dan dalam proses optimalisasi lahan 20 are.
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menangani persoalan tersebut. Salah satu solusi jangka pendek yang telah disepakati adalah penyiapan lokasi baru sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
“Kapasitas penampungan sampah di Kebon Kongok kan sudah habis. Karena itu, kita perlu solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, tadi sudah kita sepakati, untuk jangka pendek kita sudah dapatkan lokasi baru untuk tempat pembuangan sementara,” ujarnya, Senin, 5 Mei 2025.
Menurutnya, TPS sementara tersebut akan digunakan dalam jangka waktu sekitar tiga sampai empat bulan ke depan. Sembari Pemprov NTB menyelesaikan pembangunan tambahan landfill. Ia memastikan pengerjaan sistem tersebut akan dimulai dalam waktu dekat.
Begitu selesai, nanti yang di tempat baru akan dihentikan dan kita fokus ke optimalisasi landfilling di lokasi yang sudah ada, agar tidak terjadi penumpukan dan dampak lingkungan seperti yang kita alami sekarang, tambahnya.
Meski belum menyebut secara detail lokasi TPS sementara tersebut, Iqbal memastikan lokasi TPS masih berada di sekitar area eksisting dan tidak melibatkan perluasan lahan baru.
“Bukan perluasan, ini optimalisasi dari tempat yang ada. Masyarakat juga tidak keberatan, semuanya sudah dikonsultasikan. Regulasi juga sudah kita urus. Tinggal mulai ditempatkan saja,” jelasnya.
Sementara itu, terkait adanya isu TPA akan dipindahkan sementara ke wilayah Sekotong. Iqbal mengaku pemindahan TPA ke wilayah tersebut dinilai tidak realistis. Mengingat biaya logistik yang tinggi dan belum siapnya infrastruktur pendukung.
Apakah ada penolakan warga perihal pembangunan TPS sementara, Iqbal menyatakan sampai saat ini belum ada gejolak dari warga. Adapun ia menjanjikan kompensasi dan mitigasi dampak, pemeriksaan kesehatan gratis, pemantauan kualitas air sumur, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan di sekitar area TPS.
Kita ini dalam situasi darurat sampah. Jadi kita butuh alternatif sementara, sembari menyelesaikan sistem pengelolaan yang lebih permanen, terangnya.
Adapun untuk solusi jangka panjang, Pemprov NTB bersama Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram tengah berupaya untuk melakukan pengolahan sampah di hulu dan pemanfaatan teknologi waste-to-energy di hilir. Di tingkat hulu, Bupati Lombok Barat saat ini tengah menguji coba sistem pengelolaan sampah langsung di desa-desa, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan secara signifikan.
“Kita coba olah langsung di desa. Target awalnya dua puluh ton per hari dari beberapa desa. Kalau berhasil, kita perluas. Harapannya TPA menjadi solusi terakhir, bukan utama,” ujar Bupati Lobar, Lalu Ahmad Zaini. (era)
