Mataram (Suara NTB)-Ungkapan kecewa disampaikan dua pejabat Pemprov NTB, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, SH., MH., dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MARS., yang akan naik haji tahun ini belum menerima visa keberangkatan. Padahal, mereka sudah pamitan pada tetangga, keluarga dan dilepas langsung oleh Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Jumat, 2 Mei 2025.
Saat masuk Asrama Haji, Sabtu, 3 Mei 2025 lalu, nama Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani dan Kepala Dikes NTB H. Lalu Hamzi Fikri tidak termasuk Calon Jemaah haji (CJH) Kelompok Terbang (Kloter) 3 Embarkasi Lombok (Kota Mataram) yang menerima visa dari panitia penyelenggara haji.
Bagi H. Ruslan Abdul Gani, jika pada musim haji tahun ini, mereka ingin melaksanakan ibadah haji bersama keluarga besar. Bersama istri, kakak kandung dan keponakannya sudah masuk dalam orang yang akan berhaji tahun 2025 ini. Bahkan, sudah dipanggil ikut berhaji bersama dalam satu kloter.
Karena belum memiliki visa hingga Senin, 5 Mei 2025 , sementara istri, kakak dan keponakan sudah mendapatkan visa, maka jadwal keberangkatan mereka diundur. “Diundur sampai dengan keluarnya visa haji saya,” ungkapnya pada Suara NTB, Senin, 5 Mei 2025.
Alasan meminta keluarganya berangkat bersamaan, karena ingin dalam setiap melaksanakan rukun haji selalu bersama-sama dan tidak mau terpisah. Sementara, kalau keberangkatan terpisah, mereka tidak akan bisa selalu bersama-sama, karena ada rukun haji yang tidak boleh tidak dikerjakan.
“Misalnya saat arbain (kegiatan salat wajib berjemaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu secara berturut-turut). Keluarga saya sudah selesai melaksanakan arbain, sementara saya belum. Sehingga saya meminta mereka bareng-bareng berangkat bersama saya,” terangnya.
Untuk itu, Ruslan mengharapkan Kementerian Agama (Kemenag) secepatnya mengurus penerbitan visa hajinya. Diakuinya, sebagai sesama aparatur pemerintah, sebenarnya ia tidak ingin kasus ini berulang terus.
Menurutnya, pihak Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag harus belajar dari kasus tertundanya CJH asal Lobar yang masuk dalam Kloter 1 Embarkasi Lombok, sehingga kasus yang sama tidak berulang. Namun, faktanya di lapangan, visa milik JCH asal Lombok Tengah dan Kota Mataram justru ada yang belum keluar. “Bukannya pasif menunggu, tapi harus jemput bola,” sarannya.
Visa jemaah yang belum keluar ini segera dikoordinasikan dengan pihak Kedutaan Arab Saudi, sehingga permasalahan yang dihadapi jemaah selesai. “Ini kan manifest keluar. Tapi visa tidak keluar karena bisa akses. Akhirnya berangkatlah kita ke Asrama Haji, termasuk saya berangkat ke Asrama Haji sampai Salat Magrib di sana. Tapi visa belum juga keluar, akhirnya kita balik,” ungkapnya.
Meski demikian, ujarnya, di balik penundaan keberangkatan karena visa belum keluar ini ada hikmah yang tersembunyi. Menurutnya, tidak ada yang mau seperti ini, termasuk Kementerian Agama (Kemenag).
“Ini kan usaha manusia. Manusia berkehendak lain. Karena kita melaksanakan ibadah, ambil saja hikmahnya. Namun, pihak panitia haji diminta tidak pasif, tapi proaktif,” ujarnya.
Ia berharap dalam waktu dekat, visa haji atas namanya segera keluar dan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji sesuai jadwal yang sudah ditetapkan pemerintah.
Hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengecek data, nama, tanggal lahir, alamat sesuai dengan KTP atau identitas lainnya. Pihaknya khawatir petugas yang memasukkan data CJH keliru, sehingga visa tidak keluar. Untuk itu, pihaknya mengharapkan petugas kembali mengecek nama sesuai dengan ejaan yang tertera pada kartu identitas resmi. “Karena salah atau kurang satu huruf saat meng-input data, visa kita tidak bisa diproses,” ujarnya.
Diakuinya, ia bersama Kepala Dikes NTB sudah melakukan pengecekan Senin pagi ke Kanwil Kemenag NTB. Namun, dari informasi yang diperoleh, visanya belum juga keluar. Padahal Ruslan mendaftar bersama keluarga melalui haji reguler, bukan sebagai petugas haji.
Mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini, menambahkan, jika pada Senin sore mendapatkan informasi dari pihak panitia pelaksana haji alasan belum keluar visanya, karena nomor paspor yang diinput untuk mengurus visa keliru. Padahal, sebelumnya, dirinya sudah mengingatkan pada petugas untuk mengecek lebih cermat terkait nama sesuai KTP dan Kartu Keluarga, termasuk nomor paspor.
Hal senada disampaikan Kepala Dikes NTB H. Lalu Hamzi Fikri. Diakuinya, hingga Senin sore ia belum menerima visa keberangkatan pergi berhaji. Aplikasi khusus untuk memantau apakah visa haji sudah keluar atau belum terus dipantau. Namun, hingga Senin sore, ia belum menerima pemberitahuan, jika visanya sudah keluar. Saya masih terus pantau aplikasi. Sampai sore ini belum, ungkapnya singkat.
Ia bersama keluarga hanya bisa bersabar, karena sudah berikhtiar untuk mendaftar pergi berhaji. Selain itu, sekarang ini ia menyerahkan diri pada ketentuan Allah SWT.
Menanggapi hal ini, Kepala Kanwil Kemenag NTB H. Zamroni Aziz melalui Kasubag Humas Karya Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya meyakinkan pada semua CJH yang belum menerima visa akan berangkat. Menurutnya, visa CJH yang belum keluar ini dalam proses di Kedutaan Arab Saudi.
“Semua lagi on process. Tim bekerja 24 jam. Data pastinya saya belum tahu, karena tiap waktu ada yang keluar visanya. Minta doanya agar semua bisa tuntas,” ujarnya.
Pada bagian lain, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjelaskan, Pemprov NTB tidak tinggal diam dengan persoalan keterlambatan visa bagi CJH ini.
“Bapak Gubernur memerintahkan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat segera berkoordinasi dengan Kantor wilayah Kementerian Agama NTB. Pemerintah daerah meminta supaya keterlambatan visa ini segera dapat diatasi dan para jamaah yang tertunda keberangkatannya sekarang dapat segera diberangkatkan. Harap tenang, berikan kesempatan dan waktu Kementerian Agama untuk menyelesaikan keseluruhan prosesnya sehingga visa bisa segera dapat diterima,” ujarnya pada Suara NTB, Senin, 5 Mei 2025.
Pihaknya meminta agar belum keluarnya visa CJH tidak dikaitkan dengan kegiatan Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dengan kegiatan lain. Kegiatan gubernur dan pelaksanaan pemberangkatan haji sudah ada aturan dan ketentuannya.
Menurutnya, pembagian tugas pelaksanaan ibadah haji itu sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam hal penyediaan petugas daerah yang membantu kelancaran proses keberangkatan. Termasuk, pelaksanaan ibadah sampai kepulangan jemaah haji serta turut memfasilitasi proses keberangkatan di bandara embarkasi. “Perihal pengurusan visa berlaku juga bagi semua daerah diselenggarakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama,” tegasnya. (ham)
