Mataram (Suara NTB) – Sejumlah sekolah swasta di Kota Mataram sepi peminat. Salah satu penyebabnya karena masyarakat lebih memilih sekolah negeri dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dinas Pendidikan diminta memberikan perhatian dalam penerimaan siswa baru, agar siswa tidak menumpuk di sekolah tertentu. Meski demikian, sekolah swasta juga didorong untuk kompetitif agar bisa bersaing dengan sekolah lainnya.
Pengamat Pendidikan yang juga Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Dr. Muhammad Nizaar, M.Pd.,Si., pada Selasa, 6 Mei 2025 menyampaikan, masalah sekolah swasta yang minim siswa disebabkan oleh beberapa faktor. Ia menyebutkan, sejumlah sekolah negeri membuka kuota siswa baru yang banyak tanpa memperhatikan keseimbangan antara jumlah siswa dengan sarpras dan jumlah guru.
“Sekolah swasta dengan sumber pembiayaan rendah sulit bergerak mendandani sekolah. Harus kita akui masyarakat juga tertarik dengan tampilan fisik sekolah serta fasilitas yang ditawarkan. Sekolah swasta sulit menarik perhatian karena tidak punya kekuatan finansial yang memadai,” ujarnya.
Ia juga menyarankan, kebijakan pemerintah pusat terkait penerimaan siswa baru harus pula menyentuh sekolah swasta. Dinas Pendidikan perlu ditugaskan untuk melakukan analisis potensi siswa yang akan masuk setiap wilayah. Jumlah siswa itu dibagi dengan ketersediaan sekolah yang ada agar bisa membuat pemetaan ketersediaan sekolah dan tidak menumpuk pada satu sekolah saja.
Dinas Pendidikan perlu membuat kebijakan yang spesifik untuk memantau jumlah siswa yang masuk setiap sekolah. “Jangan sampai overload, minim fasilitas, dan minim guru sehingga akan berdampak pada kualitas luaran sekolah,” saran Nizaar.
Sekolah Swasta Harus Kompetitif
Sementara itu, Pemerhati Pendidikan dari Ummat, Dr. Syafril, M.Pd., pada Selasa, 6 Mei 2025 menyampaikan, semua sekolah harus mampu kompetitif, terlebih sekolah swasta. Setiap sekolah harus menunjukkan kekhasan dan branding yang memicu orang tua atau siswa memilih sekolah tersebut menjadi pilihan untuk melanjutkan studi.
“Banyak sekolah swasta yang masih eksis dan menerima siswa yang banyak. Bahkan mereka menolak siswa. Oleh karena itu, sekolah swasta harus memaksimalkan branding dan mutu sekolah, sehingga menjadi pilihan bagi siswa,” saran Syafril.
Ia juga menyarankan kepada sekolah negeri mesti memperhatikan masa depan siswa. Terutama bagi sekolah negeri yang menerima siswa melebih kapasitas ruangan yang ada. “Sebab bila jumlah rombelnya over load (melebihi kapasitas), maka berpotensi menjadikan situasi belajar yang tidak kondusif dan sulit melakukan evaluasi yang komprehensif,” pungkasnya.
Tidak Rugikan Swasta
Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) resmi menggantikan PPDB. Sekolah swasta mengharapkan tidak hanya nama saja yang berubah dibandingkan sistem sebelumnya. Namun pelaksanaannya juga bisa berpihak bagi sekolah swasta dan tidak merugikan sekolah swasta.
“Jika SPMB tahun 2025/2026 besok sistemnya berubah tidak hanya namanya saja yang berubah, mungkin saja akan bisa berdampak baik buat swasta. Namun jika hanya nama saja yang diganti sementara pelaksanaannya tetap seperti biasa (sebelumnya) maka hasilnya akan sama saja,” ujar Ketua Forum Sekolah Swasta Kota Mataram, Baidawi beberapa waktu lalu.
Baidawi mengatakan, sekolah swasta memang dianggap bukan prioritas dalam pendidikan. Ia menganggap sekarang sekolah negeri sudah mampu untuk menjalankan pendidikan walaupun tanpa peran swasta. “Sehingga pergantian rezim, pejabat, dan lain-lain semangatnya anak-anak seharusnya di sekolah negeri dan tidak direkomendasikan di swasta. Itulah kira-kira cara pandang para pejabat kita terhadap swasta sekarang ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, SPMB yang merupakan pengganti PPDB harus dilaksanakan sesuai petunjuk teknis (juknis). Terutama terkait penambahan rombongan belajar di sekolah negeri di luar juknis.
“Saran kami dari sekolah swasta sederhana, jika penerimaan murid baru (SPMB) ini dilaksanakan, mohon dilaksanakan sesuai juknis SPMB. Tidak ada lagi sistem-sistem yang lain seperti memaksakan penambahan rombel di sekolah negeri,” jelas Baidawi.
Pihaknya menyoroti sistem PPDB di daerah yang membuat semua siswa tidak tertampung di sekolah negeri dipaksakan masuk dengan sistem luring atau offline. “Dinas mendistribusikan calon-calon siswa yang tidak tertampung di sistem online untuk masuk semua di sekolah-sekolah negeri tanpa mempertimbangkan daya tampung sekolah-sekolah negeri tersebut,” ujar Baidawi yang juga pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Swasta NTB.
Pihaknya hanya berharap kepada pemerintah untuk melihat keberadaan sekolah-sekolah swasta sekarang ini. Pemerintah diminta membantu untuk sekolah swasta bangkit dengan memberikan kebijakan yang memungkinkan sekolah-sekolah swasta untuk bisa mendapat siswa. “Terutama yang seharusnya tidak terserap ke sekolah negeri semua,” saran Baidawi. (ron)
