Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal merespons usulan terkait penerapan sistem meritokrasi di lingkungan sekolah, baik SMA, SMK, dan SLB di NTB. Iqbal memastikan, penerapan sistem meritokrasi akan menyentuh semua lini pemerintahan.
Hal itu disampaikan Iqbal kepada wartawan usai mengunjungi aneka produk khas lokal di NTB Mall, Jumat, 9 Mei 2025 . “Ya, haruslah itu. Meritokrasi di semua lini. Di pemerintahan dibutuhkan itu,” ujarnya.
Iqbal menyebut, sistem meritokrasi tidak hanya menyasar lingkup pemerintahan, tapi juga akan menyasar lingkungan pendidikan di NTB. “Termasuk sekolah,” ucapnya pendek.
Tak lupa, ia memberikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung sistem yang menjadi misinya tersebut. Terima kasih buat semua teman-teman yang mendukung untuk meritokrasi di semua lini,” tutur mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu.
Diberitakan sebelumnya, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk menerapkan sistem meritokrasi secara menyeluruh dalam birokrasi, termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Anggota DPRD NTB, H. Muhammad Aminurlah, menyatakan bahwa pengangkatan kepala sekolah perlu dilakukan secara profesional dan terbuka untuk menghindari praktik politisasi dan gratifikasi. Ia menilai, selama ini proses seleksi kepala sekolah kerap tertutup dan sarat kepentingan.
Kalau benar Gubernur ingin menerapkan sistem meritokrasi, maka rekrutmen calon kepala sekolah harus dilakukan secara terbuka agar menghasilkan kepala sekolah yang profesional dan berintegritas, ujar Aminurlah, yang akrab disapa Maman, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa seleksi terbuka harus melibatkan panitia seleksi (pansel) yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik, dan memahami dunia pendidikan. Tim pansel harus kredibel agar hasil seleksi benar-benar objektif dan dapat membawa dunia pendidikan NTB ke arah yang lebih baik, tegasnya.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penerapan sistem seleksi terbuka merupakan langkah penting untuk mendapatkan kepala sekolah yang memiliki kapabilitas, kejujuran, dan profesionalisme. Ia juga mengaitkan lemahnya sistem rekrutmen dengan stagnannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di NTB. (sib/ndi)
