Mataram (Suara NTB) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan penyelidikan dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB masih terus berjalan. Saat ini, proses penyelidikan masih berada pada tahap awal, yakni pengumpulan data dan bahan keterangan (puldata dan pulbaket).
“DAK Dikbud saat ini masih dalam tahap puldata dan pulbaket,” ujar Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, Kamis, 8 Mei 2025.
Saat dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus dan kemungkinan peningkatan status hukum, Enen enggan memberikan penjelasan rinci. Namun, ia menegaskan bahwa proses penyelidikan tetap berlangsung.
“Kami belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Yang jelas, prosesnya masih berlanjut,” katanya.
Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Elly Rahmawati, mengungkapkan bahwa tim penyidik sedang menyusun daftar calon saksi. Penyusunan tersebut dilakukan setelah mempelajari sejumlah dokumen yang telah dikumpulkan.
“Kami mendalami dulu dokumen-dokumen yang ada sebelum menentukan siapa saja yang akan kami minta keterangannya,” jelas Elly.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, dugaan korupsi tersebut melibatkan praktik pungutan liar oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Oknum tersebut diduga meminta fee sebesar 10 hingga 15 persen dari nilai proyek yang dikerjakan kontraktor penerima DAK.
Dana yang terkumpul disebut-sebut ditampung melalui sebuah perusahaan tertentu dan diduga digunakan untuk mendukung pencalonan salah satu pejabat daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk untuk logistik politik dan pembiayaan dukungan partai.
Sebagai informasi, selain DAK tahun 2024, Kejati NTB juga tengah menangani kasus dugaan penyimpangan anggaran DAK Dikbud NTB tahun 2023. (mit)
