Mataram (Suara NTB) – Menjelang tahun ajaran baru 2025/2026, Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, mengingatkan masyarakat, khususnya para wali murid, agar tidak menjadikan persepsi tentang sekolah favorit sebagai satu-satunya acuan dalam memilih tempat bersekolah.
Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman menekankan pentingnya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan distribus murid baru.
“Akan saya minta untuk betul-betul mempersiapkan dengan matang dan sebaik-baiknya, supaya penerimaan murid baru ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan juga kepada warga masyarakat, khususnya orang tua murid, untuk betul-betul memahami bahwa tidak bisa kita memaksakan putra-putri kita harus di satu sekolah saja. Karena daya tampung masing-masing sekolah itu kan terbatas, itu akan berdampak pada pelayanan yang tidak maksimal. Keamanan, kenyamanan, dan kualitas pendidikan juga akan terganggu,” jelasnya saat diwawancarai pada Kamis, 8 Mei 2025.
Menurutnya, anggapan mengenai sekolah favorit sering kali muncul dari persepsi masyarakat, bukan dari penetapan resmi pemerintah. “Sekolah yang disebut favorit itu bukan ditetapkan oleh pemerintah, itu persepsi masyarakat. Saya sendiri tidak pernah bersekolah di sekolah yang dianggap favorit. Bahkan SMP saya dulu, SMP Laboratorium namanya, kini sudah tutup,” ucapnya.
Wawali juga mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang bahwa kesuksesan anak tidak hanya bergantung pada tempat mereka bersekolah, melainkan pada semangat dan usaha yang mereka tunjukkan.
“Sekali lagi saya tegaskan, bukan sekolah yang menjamin anak didik kita itu mau menjadi bagaimana ke depannya. Tapi anak didik itu sendiri, kalau dia rajin, kalau dia bersemangat, dimanapun dia bersekolah, InsyaAllah akan berhasil ke depannya,” lanjutnya.Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan prinsip non-diskriminasi dalam proses SPMB ini. Pemerintah Kota Mataram, melalui Dinas Pendidikan, diminta segera menyosialisasikan sistem tersebut kepada masyarakat agar mekanisme serta solusi terhadap potensi masalah dapat dipahami secara menyeluruh.
“Nanti saya minta dinas terkait dan Dinas Pendidikan untuk segera menyosialisasikan bagaimana SPMB kita sekarang,” pungkasnya.
Dengan pendekatan terbuka dan berbasis keadilan, Pemerintah Kota Mataram berharap proses penerimaan murid baru tahun ini berjalan lebih tertib, merata, dan tanpa menimbulkan polemik seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sementara itu, upaya pemerataan pendidikan juga menjadi fokus Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Abdul Azis, menjelaskan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pemerataan kualitas pendidikan di wilayah NTB.
Salah satu tantangan terbesar adalah persepsi masyarakat bahwa hanya sekolah tertentu yang mampu memberikan pendidikan berkualitas. “Salah satu tantangan utama adalah persepsi yang berkembang bahwa hanya sekolah-sekolah tertentu yang dapat memberikan pendidikan berkualitas. Padahal, semua sekolah di NTB memiliki potensi yang sama,” ujarnya, Kamis, 8 Mei 2025.
Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menuturkan bahwa penerapan sistem SPMB akan dioptimalkan. Empat kriteria utama dalam SPMB yaitu, domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi, diharapkan dapat menjamin distribusi siswa yang adil dan merata.
Ia juga menyoroti keterbatasan daya tampung sekolah favorit. “Sudah diperingatkan ke kepala-kepala sekolah tadi, kalau kita lebihkan (kuota murid), kemudian anak-anak tidak masuk di data Dapodil, akhirnya tidak bisa ujian, tidak tercatat dia sebagai siswa. Nah ini yang kita hindari,” tuturnya.
Kolaborasi juga diperkuat melalui BPMP (Balai Penjaminan Mutu Pendidikan) yang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua. “Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, kami berharap pendidikan di NTB dapat berkembang lebih merata, memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” tutupnya. (hir)
