spot_img
Senin, Juni 23, 2025
spot_img
BerandaNTBLOMBOK TIMURKonsumsi Pemerintah Awal Tahun Turun, BPS Sebut Hal Biasa Terjadi Setiap Tahun

Konsumsi Pemerintah Awal Tahun Turun, BPS Sebut Hal Biasa Terjadi Setiap Tahun

Selong (Suara NTB) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Timur, Sri Endah Wardanti, mengonfirmasi telah merilis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi, sementara data kabupaten/kota di wilayah tersebut dijadwalkan terbit 16 April mendatang. Meski demikian, gambaran kondisi kabupaten/kota disebut memiliki tren serupa dengan data provinsi, termasuk penurunan signifikan pada konsumsi belanja pemerintah.

Konsumsi pemerintah turun dibandingkan periode sebelumnya, rata-rata minus. Belanja pemerintah belum terserap maksimal, dan kami masih menghitung besaran pasti dampaknya, jelas Sri Endah dalam keterangannya menjawab Suara NTB di ruang kerjanya.

Ia menegaskan, data lengkap masih dalam proses rekonsiliasi, sehingga analisis mendetail belum dapat dipublikasikan sepenuhnya khusus tingkat Kabupaten Lotim
Data PDRB 2025 ini disebut memang cukup berpengaruh akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Di mana hal itu menjadi faktor utama melambatnya penyerapan belanja pemerintah.

Sri Endah mengakui hal ini memengaruhi komponen PDRB, meski besaran persisnya masih dalam kajian. Kondisi ini mirip dengan tren provinsi dan tahun sebelumnya, di mana penyerapan anggaran besar biasanya baru terjadi pada Triwulan III dan IV, tambahnya.

Ia menjelaskan, tahap awal tahun fiskal umumnya digunakan untuk proses perencanaan dan lelang proyek, sehingga belum menjadi penggerak utama ekonomi. Pertumbuhan baru terasa signifikan saat pembangunan fisik dimulai, biasanya di pertengahan tahun, ujarnya.

Di tengah tantangan tersebut, sektor pertanian justru mencatatkan performa positif. Pertanian tumbuh cukup bagus, sejalan dengan tren provinsi yang juga positif. Ini menjadi penopang penting di tengah penurunan belanja pemerintah, ungkapnya.

Meski belum menyebut angka pasti, BPS Lotim menggarisbawahi perlunya kehati-hatian menilai tren ekonomi hingga data terekap lengkap. Rilis resmi kabupaten/kota hari ini diharapkan memberikan kejelasan lebih mendalam, termasuk proyeksi pemulihan belanja pemerintah pada paruh kedua 2025.

Analis memprediksi, momentum pertumbuhan ekonomi daerah akan bergantung pada kecepatan realisasi anggaran dan konsistensi kinerja sektor pertanian dalam menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Lotim, Lalu Kurnia Darmawan, saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan saat ini sedang proses lelang belanja daerah Kabupaten Lotim untuk Triwulan II 2025 baru dapat dimulai setelah tertunda akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat, termasuk revolusi anggaran yang berdampak pada kondisi fiskal daerah.

Mamiq Awan sapaan akrabnya menjelaskan, perubahan kebijakan transfer dana pusat ke daerah telah memengaruhi ritme perencanaan anggaran dan pelaksanaan proyek. Kami harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru, terutama terkait alokasi dan realisasi anggaran. Proses lelang baru bisa dilakukan pada Triwulan II 2025 setelah penyesuaian teknis dan administratif, ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan mempercepat proses lelang untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan realisasi anggaran tetap optimal. Kami akan ngebut menyelesaikan semua tahapan lelang agar tidak menghambat pembangunan, tambah mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lotim tersebut.

Dampak perubahan regulasi ini terlihat pada skala proyek yang dijalankan. Di awal 2025, pemerintah daerah hanya menggarap sejumlah proyek kecil, seperti pembangunan dan perbaikan Puskesmas Pembantu (Pustu) di bawah Dinas Kesehatan serta perbaikan fasilitas pendidikan melalui Dinas Pendidikan. Sementara proyek-proyek besar dengan anggaran tinggi masih tertunda hingga proses lelang selesai.

Tahun ini, prioritas sementara ada pada proyek-proyek yang mendukung layanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan. Proyek besar masih menunggu kepastian alokasi dana dan finalisasi regulasi, jelas Darmawan.

Pemerintah Lotim berharap percepatan lelang setelah Triwulan II dapat mendorong penyerapan anggaran yang lebih efektif serta mengurangi risiko penundaan pembangunan jangka panjang. (rus)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -










VIDEO