Taliwang (Suara NTB) – Massa yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran, Kamis (15/5) kemarin. Aksi massa gabungan dari seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa mengakibatkan arus lalu lintas di beberapa titik lumpuh total. Massa dalam orasinya, menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang akan mengesahkan pemekaran PPS.
Bertempat di Kecamatan Poto Tano, massa yang menamakan diri KP4S melancarkan aksinya di dua titik berbeda. Pada titik pertama massa yang sebagaian besar merupakan warga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berkumpul di simpang 3 Kemutar Telu, Desa Tambak Sari. Sementara massa yang berasal dari Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima menggelar aksinya di kawasan perbatasan KSB dan Kabupaten Sumbawa atau tepatnya Simpang Ai Jati, Kecamatan Alas Barat.
Pantauan Suara NTB, massa di dua titik mulai berdatangan sejak sekitar pukul 11.30 Wita dengan menggunakan berbagai jenis kendaraan. Tiba di titik yang ditentukan, baik massa di Simpang Kemutar Telu maupun Simpang Ai Jati langsung berorasi sembari melakukan pemblokiran jalan.
Perwakilan warga dalam orasinya menuntut dua hal krusial atas perjuangannya. Pertama agar pemerintah pusat membuka keran moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Sedang tuntutan kedua yakni menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk mengesahkan pemekaran PPS.
‘’Sudah waktunya kita mandiri sebagai provinsi baru. Dan apa yang kita lakukan hari ini (kemarin) merupakan gerakan kultural didorong atas harapan bersama seluruh masyarakat Pulau Sumbawa. Dan sekali lagi kita juga menuntut Bapak Presiden Prabowo menunaikan janji politiknya yang pernah disuarakan melalui Bapak Fahri Hamzah saat Pilpres. Bahwa kalau menang (Prabowo Subianto), maka jaminannya PPS segera terbentuk,” cetus warga yang berorasi bergantian sepanjang aksi.
Untuk mempertegas aksinya, massa yang memblokir jalan melarang kendaraan melintas. Terutama massa yang berdemo di Simpang Ai Jati, mereka menyetop seluruh kendaraan roda empat yang akan melintas. Massa hanya membolehkan pengendara sepeda motor dan mobil ambulans atau kendaraan membawa orang sakit melintas. Selain itu benar-benar mereka setop tanpa kompromi.
Akibat dari pemblokiran itu, terjadi kemacetan total di Simpang Ai Jati. Kendaran dari tiga arah berbeda yakni dari Pelabuhan Poto Tano, dari KSB jalur Desa Kokar Lian dan dari arah Sumbawa tidak ada yang bisa bergerak. Kondisi itu kemudian menghasilkan pemandangan kemacetan kendaraan sepanjang hampir 3 kilometer lebih.
Menurut Topan, kordinator aksi yang berada di Simpang 3 Ai Jati. Bahwa pemblokiran kendaraan akan terus dilancarkan selama 5 hari ke depan sebagaimana lamanya izin mereka menggelar aksi. “Boleh dibuka blokirnya kalau minimal Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian bersuara menjawab tuntutan kami. Yakni membuka moratorium DOB dan kedua PPS segera diproses pembentukannya,” tandasnya yang diamini massa yang hadir.
Sementara itu Kapolres KSB, AKBP Zulkarnain membenarkan tututan para massa aksi tersebut. Menurut dia, pemblokiran akses lalu lintas kendaraan menjadi bentuk aksi lapangan massa sementara ini. “Dan kami bersama Polres Sumbawa mengawal agar jalannya aksi ini tetap aman,” katanya.
Kapolres melanjutkan, dalam aksi ini jajaran kepolisian hanya melakukan pengamanan. Tidak ada langkah negosiasi terkait tuntutan massa karena hal-hal yang disurakan merupakan ranah pemerintah pusat.
“Informasi yang kami peroleh, mereka sudah berkomunikasi dengan Bapak Fahri Hamzah dan Bapak Johan (Rosihan). Tapi dengan Mendagri mereka belum tembus. Nah mereka inginkan berbicara langsung dengan Mendagri menyampaikan tuntutannya langsung,” urai Kapolres.
Selanjutnya Kapolres menambahkan, sejauh ini aksi massa masih sangat aman terkendali. Seluruh personel yang diterjunkan mampu menguasai situasi sepenuhnya, meski aksi digelar pada dua titik berbeda. “Sementara ini kami belum butuh tambahan personel. Kami dan (Polres) Sumbawa dan Polda NTB yang ada sekarang masih cukup,” tukasnya.
Di sisi lain, pantauan Suara NTB jalannya aksi demonstrasi memperjuangkan pembentukan PPS itu tidak sepenuhnya berjalan damai. Tindakan anarkis dari massa yang berdemo di Simpang 3 Kemutar Telu beberapa kali terjadi. Mereka memprovokasi aparat kepolisian dengan menghadang kendaraan yang melintas dari arah Pelabuhan Poto Tano. Bahkan ada sejumlah oknum yang mencoba melakukan pengerusakan pada kendaraan yang melintas. Aksi itulah kemudian membuat aparat mengambil tindakan pengamanan.
Sejauh ini, hingga berita ini ditulis massa aksi KP4S masih terus bertahan. Menurut mereka aksi tetap akan digelar hingga tuntutannya dipenuhi oleh pemerintah pusat. “Kami dan seluruh saudara-saudara yang ada di Simpang Ai Jati sudah berkomitmen akan terus berada di sini sampai 5 hari ke depan. Kami akan bermalam di sini, mendirikan tenda menunggu jawaban pemerintah pusat,” tegas Abu Bakar salah seorang koordinator aksi di titik simpang Kemutar Telu.
Ketua KP4S, Zakariah Surbini, menjelaskan aksi ini adalah tekad masyarakat untuk pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa yang sudah lama digagas namun belum terealisasi. “Kami minta pemerintah pusat mendengar ini. Kami menuntut segera direalisasikan Provinsi Pulau Sumbawa atau PPS ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, agar pemerintah pusat segera mengesahkan RUU Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa untuk menjadi undang undang Daerah Otonomi Baru bernama Provinsi Pulau Sumbawa.
‘’Aksi kami tentatif. Kami rencanakan selama 5 hari. Tetapi kami terus berkomunikasi dengan para mediator kita, para negosiator kita yang ada di Kemendagri, DPR RI Komisi II, untuk rencana selanjutnya,” ujarnya. (bug/ils)
