Mataram (Suara NTB) – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB, Indra Jaya Usman (IJU), menegaskan bahwa ketimpangan digital bukan lagi semata-mata persoalan teknologi, melainkan telah menjadi isu sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menangani pemerataan akses terhadap teknologi digital.
“Ketimpangan digital sudah menjadi masalah struktural yang berdampak langsung pada kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah, termasuk di NTB,” ujar IJU di Mataram, Kamis, 15 Mei 2025.
IJU menyoroti bahwa di era digital saat ini, banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang telah terdigitalisasi. Namun, infrastruktur digital masih banyak terpusat di wilayah perkotaan. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi hingga ke pelosok desa.
Pernyataan tersebut disampaikan IJU sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menyebutkan ketimpangan akses teknologi digital sebagai salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.
Menurut IJU, isu tersebut sangat relevan dengan kondisi di NTB, yang hingga kini masih menghadapi kesenjangan akses internet di banyak desa. “Tanpa pemerataan digital, mustahil kita bicara pertumbuhan yang adil,” tegasnya.
Sebagai anggota DPRD Provinsi NTB, IJU juga mendorong pemerintah daerah agar proaktif mempercepat pembangunan infrastruktur digital melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta dan perguruan tinggi.
“Transformasi digital tidak boleh hanya dinikmati masyarakat kota. Warga desa, pelaku UMKM, hingga nelayan di pesisir juga harus diberi akses dan pelatihan agar tidak tertinggal,” serunya.
IJU menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya kebijakan nasional yang berpihak pada daerah di luar Pulau Jawa, guna mencegah lahirnya kesenjangan baru dalam era digitalisasi. “Jika Indonesia ingin tumbuh secara berkelanjutan, maka digitalisasi harus bersifat inklusif dan merata. Ini bukan pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.
