Mataram (Suara NTB) – Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano, Kamis (15/5), menuntut percepatan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Massa mendesak Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat segera merealisasikan pembentukan provinsi baru yang terpisah dari NTB.
Aksi tersebut mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Sebagian pihak menyayangkan karena aksi menyebabkan gangguan terhadap aktivitas penyeberangan barang dan orang di Pelabuhan Poto Tano. Gangguan tersebut dikhawatirkan berdampak pada stabilitas ekonomi daerah.
Ketua DPW Partai Gelora NTB, Lalu Pahrurrozi, menyatakan pihaknya menghormati aspirasi masyarakat terkait pemekaran PPS. Namun, ia mengimbau agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang lebih tepat agar tidak mengganggu stabilitas daerah.
“Isu pemekaran daerah merupakan isu politik, sehingga perlu disikapi melalui kerja-kerja politik yang terarah,” ujar Pahrurrozi, yang juga merupakan anggota tim transisi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Menurutnya, pendekatan politik melalui wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) NTB di Senayan menjadi jalur yang paling efektif. NTB saat ini memiliki 11 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI di Jakarta.
“Perjuangan aspirasi PPS ini harus ditagih melalui para duta politik kita di Senayan. Khususnya anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), yang seharusnya menjadi juru bicara utama masyarakat,” tegasnya.
Pahrurrozi menambahkan, para wakil rakyat yang telah menerima mandat konstitusional dari pemilih semestinya secara rutin mengabarkan perkembangan perjuangan pemekaran kepada publik.
Sementara itu, Gubernur NTB sebelumnya telah menyatakan bahwa kewenangan terkait usulan pemekaran provinsi berada di tangan Pemerintah Pusat. Pemprov NTB tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan karena kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru masih diberlakukan. (ndi)
