Mataram (Suara NTB) – Komite Percepatan Pembangunan Pulau Sumbawa (KP3S) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD dan Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis, 15 Mei 2025. Aksi ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa serupa yang sebelumnya digelar di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa.
Koordinator umum aksi, Nur Adil Ramadani, menyatakan bahwa tujuan utama demonstrasi adalah mendorong percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Ia menyebut pemekaran wilayah ini sebagai kebutuhan mendesak demi mengatasi berbagai ketimpangan pembangunan yang dirasakan masyarakat Pulau Sumbawa.
“Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa menjadi solusi atas ketimpangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” kata Nur Adil.
Ia menjelaskan bahwa Pulau Sumbawa tertinggal dalam berbagai sektor, terutama infrastruktur dan pariwisata, dibandingkan Pulau Lombok yang menjadi pusat pemerintahan provinsi dan menerima porsi pembangunan lebih besar.
Namun, upaya pemekaran wilayah ini masih tertahan oleh moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat. Meski begitu, dukungan terhadap PPS terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, dan politisi lokal.
Menanggapi aspirasi massa, Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Legislator dari Dapil VI (Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu) itu menegaskan bahwa perjuangan ini bukan bertujuan memisahkan diri dari Lombok, melainkan untuk meningkatkan pelayanan dan pembangunan di Pulau Sumbawa.
“Bahwasanya kita bukan ingin memisahkan diri, tetapi ingin memperjuangkan peningkatan pelayanan dan pembangunan untuk masyarakat Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Marga Harun juga mengimbau agar perjuangan pemuda dalam mendorong terbentuknya PPS tidak bersifat musiman, melainkan dilakukan secara konsisten melalui dialog dan pendekatan strategis kepada pemerintah pusat. (ndi)
