Taliwang (Suara NTB) – Kebijakan efisiensi keuangan sebagaimana amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sejauh ini belum berpengaruh di tingkat daerah. Contohnya di Kabupaten Sumbawa Barat, jalannya program keuangan di daerah ini sementara tetap sesuai dengan ketetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
“(efisiensi anggaran) belum ada pengaruhnya ke kita. Buktinya kita tetap jalan mengikuti program APBD murni 2025 sampai saat ini,” kata Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) KSB, Suhadi.
Suhadi menyebut, meski dalam Perpes 1/2025 dinyatakan akan adanya peninjauan (penyesuian) dana transfer daerah hingga Rp50 triliun lebih. Namun angka tersebut masih bersifat kumulatif.
“Aturan definitifnya berapa kita terkoreksi (dikurangi) dari Rp50 triliun lebih itu belum ada dari pusat. Sehingga kita belum perlu juga merubah program keuangan yang ada,” urainya “dan kita juga belum mekakukan penyesuaian,” sambung Suhadi.
Jika nantinya kebijakan efisiensi anggaran itu telah dijalankan, Suhadi mengatakan, pastinya akan memberi pengaruh terhadap keuangan daerah. Namun sedalam apa dampaknya, mantan kepala Dinas Pertanian ini mengklaim tidak akan terlalu dalam.
Ia bilang, dalam Inpres, pemerintah pusat secara jelas telah memberikan panduan efisiensi. Di mana biaya yang harus dilakukan pemangkasan terutama pada biaya belanja operasional. “Kalau operasional ya bisa kita sisasati agar tidak berpengaruh pada layanan pemerintah kepada masyarakat,” jaminnya.
Selanjutnya, Suhadi menuturkan, keuangan daerah sejauh ini tetap stabil karena turut didukung sumber pendapatan lain. Suhadi menyebut sumber itu berasal dari royalti aktivitas tambang Batu Hijau dan bagi hasil keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN). (bug)
