Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram memastikan rencana pengembangan transportasi publik disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, agar sesuai dengan kebutuhan warga.
Penyusunan rencana pengembangan transportasi publik tidak hanya dilakukan secara teknokratik, tetapi juga melibatkan unsur masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait. Hal ini bertujuan untuk menghadirkan sistem transportasi publik yang partisipatif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Mataram, Agus Sunandar, mengungkapkan bahwa dokumen perencanaan transportasi publik telah disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Mataram sejak tahun 2023. Dalam proses penyusunannya, BRIDA melaksanakan tahapan konsultasi publik sebagai bagian dari pendekatan partisipatif.
“Dalam penyusunan dokumen oleh BRIDA juga telah dilakukan tahap konsultasi publik, di mana terdapat unsur masyarakat dan stakeholder terkait yang diundang untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya terhadap rencana transportasi publik Kota Mataram yang disusun,” terang Agus kepada Suara NTB, Rabu, 15 Mei 2025.
Menurutnya, keterlibatan publik dalam perencanaan transportasi menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Kota Mataram yang heterogen. Pendekatan ini juga memperkuat transparansi dan legitimasi rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Agus menjabarkan visi jangka panjang Dishub Kota Mataram dalam membangun sistem transportasi publik yang ideal. Ia menyebut bahwa seluruh trayek atau koridor angkutan umum yang telah dirancang akan dioperasikan secara penuh dan aktif, menjangkau semua kawasan strategis serta permukiman penduduk.
“Dalam visi Dishub ke depan, seluruh trayek atau koridor yang direncanakan akan aktif dan terlayani, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas,” jelasnya.
Dishub juga menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, seperti shelter (halte), papan informasi trayek, serta tabel waktu perjalanan di setiap titik pemberhentian. Dengan demikian, masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan lebih mudah dan efisien.
Tidak hanya itu, Dishub Mataram akan mendorong transformasi digital dalam sistem pembayaran transportasi publik melalui metode nontunai. Nantinya, masyarakat cukup melakukan satu kali pembayaran untuk menikmati layanan angkutan umum yang terintegrasi lintas trayek dan moda, selama masih berada dalam rentang waktu tertentu.
“Sistem pembayaran menggunakan nontunai dengan harga terjangkau. Sekali bayar, masyarakat dapat menggunakan dan berpindah moda angkutan umum dalam periode waktu tertentu tanpa harus membayar lagi,” tambahnya.
Agus menegaskan bahwa tujuan akhir dari sistem transportasi publik ini adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Dengan layanan publik yang nyaman, terjangkau, dan terintegrasi, diharapkan lebih banyak warga beralih ke moda transportasi umum yang ramah lingkungan dan efisien.
“Masyarakat Kota Mataram tidak lagi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi,” pungkasnya.
Dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, Dishub Kota Mataram berharap sistem transportasi publik yang dibangun benar-benar menjadi solusi bersama yang menjawab kebutuhan mobilitas warga secara menyeluruh. (hir)
