Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, memberi lampu hijau terhadap pengajuan proposal pembangunan pemecah gelombang di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan. Pembangunan pemecah gelombang menjadi program prioritas di tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Wediahning dikonfirmasi pada, Senin, 19 Mei 2025 menjelaskan, proposal yang diajukan untuk pembangunan pemecah gelombang di sepanjang sembilan kilometer Pantai Ampenan telah mendapatkan respons dari pemerintah pusat. Pembangunan pemecah gelombang ini akan diperjuangkan dan menjadi program prioritas di tahun 2026.
“Kabar baiknya proposal yang kita ajukan telah diterima. Kita diminta mendampingi Bappeda Provinsi untuk menjelaskan detail perencanaannya pada rapat online pekan kemarin,” terangnya.
Anggaran yang diusulkan untuk pembangunan pemecah gelombang sekitar Rp145 miliar. Lale menegaskan, pemerintah pusat tidak membahas detail anggaran dalam rapat tersebut, melainkan fokus pada penguatan argumentasi dalam perencanaan. Tetapi, ia tidak mempersoalkan apabila anggaran awal digelontorkan Rp45 miliar sebagai tahap awal pembangunan. “Secara teknis tidak disebutkan anggarannya tetapi kita sudah menerangkan bahwa sembilan kilometer terkena dampak abrasi,” jelasnya.
Pemkot Mataram menempuh berbagai upaya untuk menggolkan proposal tersebut. Diantaranya, meminta bantuan anggota DPR RI dapil Pulau Lombok H. Abdul Hadi serta melalui Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih.
Lale menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai pasti akan menurunkan konsultan untuk mengecek dan menghitung kebutuhan anggaran. “Paling penting permasalahan abrasi di Ampenan menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan pemecah gelombang di Pantai Ampenan, dapat terealisasi sehingga mengurangi resiko abrasi dan masyarakat merasa aman dan nyaman. (cem)
