PEMERINTAH pusat menggelontorkan yang tidak kecil untuk membangun satu sekolah rakyat di NTB. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Nunung Triningsih mengatakan, pemerintah pusat telah memilih satu lokasi untuk menjadi sekolah rakyat di provinsi ini, yaitu Sentra Paramita yang berlokasi di Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.
“Sejauh ini anggarannya dari pusat. Kita belum tahu yang dari daerah, cuma kita diminta untuk menyiapkan lahan. Untuk satu tahun pembelajaran, sekitar Rp100 miliar ada lah untuk membiayai keseluruhan,” ujarnya kepada Suara NTB, Senin, 19 Mei 2025.
Disampaikan, anggaran Rp100 miliar tersebut untuk membiayai seluruh kegiatan siswa saat berada di dalam asrama sekolah rakyat. Mulai dari makan, perlengkapan, serta kebutuhan belajar mengajar lainnya.
Sampai sejauh ini, sudah ada lima daerah di NTB yang mengajukan untuk dibangun sekolah rakyat, di antaranya yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Bima.
Lombok Barat menjadi satu-satunya yang telah memenuhi tahap pertama karena lokasinya dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Sisanya, pemerintah provinsi masih meninjau lokasi untuk segera diajukan ke Kementerian Sosial.
“Jadi yang tahap pertama itu yang kondisinya existing siap untuk ruang belajar maupun asrama,” ucapnya.
Di Lombok Timur, tim dari provinsi akan mengajukan bekas bangunan Akademi Keperawatan (Akper) yang berlokasi di Selong untuk dijadikan sebagai sekolah rakyat. Nunung mengatakan, pemilihan eks Akper menjadi sekolah rakyat karena bangunan ini masih kokoh, termasuk dengan ketersediaan fasilitas yang ada di lokasi ini.
“Yang di PPSK Lenek itu belum, bukannya batal. Kan kita mengirimkan usulan, ada usulan dari pusat, ada dari provinsi, ada kabupaten/kota,” terangnya.
Disampaikan, masih ada kegiatan pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani (PPSBK) yang berlokasi di Lenek, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Sehingga, eks bangunan Akper kini menjadi lokasi ideal Pemprov NTB untuk membangun sekolah rakyat di Lotim.
Kabupaten Lombok Utara, sambung Nunung mengajukan lokasi sekolah rakyat di Gumantar, Kecamatan Kayangan. Pengajuan lokasi ini masih berupa lahan, sehingga tidak masuk tahap pertama pembangunan sekolah rakyat.
“Di Gumantar masih lahan, jadi diminta lahannya minimal lima hektar. KLU ada di Gumantar, KSB juga ada, Bima juga ada,” ucapnya. Seluruh kabupaten/kota, lanjut Nunung bisa mengajukan untuk membangun sekolah rakyat. Asalkan, daerah tersebut memiliki bangunan atau lahan seluas lima hektar yang berada di tanah landai.
Sementara itu, untuk tenaga yang akan mendidik para penerima manfaat, Nunung mengatakan akan dipilih langsung oleh Kementerian. Di setiap sekolah rakyat, terdapat 100 penerima manfaat yang akan dibagi menjadi empat kelompok belajar. Misalnya saja, di Sentra Paramita, pemerintah pusat kini tengah menyaring 100 orang PM pertama yang akan mendapatkan manfaat tahap pertama sekolah rakyat.
Diperkirakan, akan ada dua sekolah rakyat tahap pertama di NTB yang akan beroperasi mulai tahun ini. Yaitu di Sentra Paramita, dan di Akper, Selong. “Kalau daerah bisa, kayak sekarang misalnya kita tahap pertama ini daerah bisa dua saja berarti kan sudah Rp100 miliar untuk tahap pertama,” pungkasnya. (era)
