Mataram (Suara NTB) – Penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kebermanfaatan Balai Bahasa Provinsi NTB menjadi salah satu prioritas yang dilaksanakan di Kota Bima. Oleh karena itu, Balai Bahasa Provinsi NTB melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Bima, pada Senin (19/5/2025).
Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB, Dwi Pratiwi berkesempatan beraudiensi langsung dengan Wali Kota Bima, A. Rahman A. Abidin. Bersama dengan Asisten I Setda Kota Bima, Kepala Bagian Pemerintahan, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTB menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan tersebut.
Bertempat di Kantor Wali Kota Bima, Dwi Pratiwi menjelaskan bahwa Balai Bahasa adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) vertikal Kemendikdasmen. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa program utama yang menjadi sasaran kolaborasi dengan Pemerintah Kota Bima. Program pengutamaan bahasa negara di ruang publik menjadi salah satu program yang dibahas pada pertemuan ini.
“Kami bertugas menyosialisasikan dan mengoordinasikan Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Pada tanggal 25 April 2025, telah dilakukan penandatanganan komitmen antara Mendagri, Mendikdasmen, dan berbagai pemangku kepentingan di Jakarta. Kami ditugasi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Mendagri juga akan membuat arahan terkait tindak lanjut peraturan ini,” jelas Dwi Pratiwi.
Ia juga mengungkapkan maksud kunjungan adalah untuk berkoordinasi mengenai rencana penandatanganan Nota Kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Pemerintah Kota Bima. Dwi, sapaan akrabnya, memberikan apresiasi atas alokasi anggaran khusus yang dilakuksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dalam mendukung pelestarian bahasa daerah.
Tidak hanya itu, pada kesempatan ini, perwakilan dari Polres Kota Bima turut hadir mendampingi dan menjelaskan program kolaborasi edukasi dan sosialisasi tentang radikalisme, ekstremisme, toleransi, dan intoleransi kepada masyarakat Kota Bima dalam bahasa daerah. Tentunya, seluruh kolaborasi yang diinisiasi oleh Balai Bahasa Provinsi NTB melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu dinas pendidikan, kebudayan, pariwisata, perpustakaan, kominfotik, dan dinas terkait lainnya.
Sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Balai Bahasa NTB, Wali Kota Bima menyatakan dukungan penuh atas eksistensi pelaksanaan tugas Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia mendukung legalitas kerja sama dalam bentuk penandanganan Nota Kesepakatan.
“Untuk Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025, kami akan bantu menyosialisasi, mengoordinasi, serta mengimplementasikan ke semua OPD kami. Begitu juga dengan pelestarian bahasa daerah. Jangan sampai bahasa daerah kita, yaitu bahasa Mbojo punah. Kita harus membantu pelestarian bahasa daerah ini dengan penguatan pengajaran kurikulum di sekolah,” tegas Wali Kota Bima, yang akrab disapa Pak Man.
Pada akhir pertemuan, kedua instansi sepakat untuk menindaklanjuti harmonisasi naskah Nota Kesepakatan dan turunan Rencana Kerja sehingga legalitas kemitraan dapat segera dilaksanakan secara positif. Dengan adanya hal tersebut, mengukuhkan komitmen kedua instansi untuk saling mendukung dan menyukseskan program pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kota Bima. (ron)
