Mataram (Suara NTB) – Anggota DPRD Provinsi NTB mendesak Gubernur NTB untuk segera mengambil sikap terkait penetapan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB sebagai tersangka dugaan kasus korupsi oleh aparat kepolisian.
Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Nashib Ikroman, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi harus proaktif menindaklanjuti penetapan status hukum tersebut.
“Pemprov mestinya segera meminta klarifikasi kepada aparat penegak hukum dan menentukan langkah administratif. Jangan sampai berlarut-larut,” kata Nashib, yang akrab disapa Achiep, Rabu, 21 Mei 2025.
Menurut politisi Partai Perindo itu, keterlibatan Kepala Biro Ekonomi sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Bank NTB Syariah menjadi alasan kuat agar Pemprov segera bersikap.
“Kalau statusnya belum jelas, lebih baik dinonaktifkan sementara dan diganti oleh pelaksana tugas (Plt). Ini penting agar tidak menimbulkan asumsi negatif di masyarakat,” ujarnya.
Achiep juga menyoroti potensi terganggunya kredibilitas proses seleksi direksi Bank NTB Syariah jika polemik ini tidak segera diselesaikan. Ia mengingatkan bahwa opini publik tidak bisa dicegah, dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil seleksi bisa tergerus.
“Ini menyangkut kredibilitas lembaga. Jangan sampai satu kasus merusak proses yang sedang berjalan. Jika tetap dilanjutkan tanpa kejelasan, hasilnya bisa dipersoalkan secara hukum,” tambahnya.
Ia menegaskan pentingnya langkah cepat dan terbuka dari pemerintah provinsi untuk menjaga integritas birokrasi serta menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Kalau Pemprov tidak segera bertindak, akan muncul kesan pembiaran. Ini bisa jadi preseden buruk bagi pemerintahan,” tegas Achiep.
DPRD NTB, lanjutnya, mendorong agar proses hukum dan administratif terhadap pejabat yang tersangkut kasus dijalankan secepatnya untuk menjaga kepercayaan publik dan legalitas kebijakan. (ndi)
