KETUA Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman, SH., menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk program tambal sulam jalan di wilayah Kota Mataram. Dia menilai, anggaran sebesar Rp160 juta tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan.
Terutama jika melihat kondisi sejumlah ruas jalan yang sudah mengalami kerusakan akibat cuaca dan usia infrastruktur. Rachman menyampaikan bahwa meskipun sekitar 95 persen jalan di Kota Mataram dalam kondisi baik, nyatanya masih banyak ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius. Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra Kota Mataram ini, bahwa kerusakan jalan akibat hujan dan usia tidak bisa diabaikan, dan alokasi dana yang minim tidak akan cukup untuk menghasilkan kualitas jalan yang layak dan tahan lama.
“Saya pikir anggaran Rp160 juta itu sangat kecil. Harapan kami, anggaran perbaikan jalan harus diperhitungkan secara maksimal agar kualitasnya baik dan umur jalannya bisa lebih panjang, bahkan hingga puluhan tahun,” ujar Rachman.
Dia menambahkan bahwa perbaikan jalan seharusnya tidak dilakukan berulang dalam waktu yang berdekatan. Jalan yang diperbaiki hari ini seharusnya mampu bertahan hingga 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan, tanpa perlu perbaikan kembali dalam jangka pendek.
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran tersebut. Ia menyebut belum ada kejelasan apakah anggaran Rp160 juta itu akan difokuskan pada satu ruas jalan atau dibagi ke banyak titik.
“Apakah dana itu untuk satu lokasi saja atau tersebar di beberapa titik? Ini harus diperjelas agar anggaran ini tidak terkesan hanya sebagai formalitas program kegiatan,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi III akan meminta penjelasan lebih rinci dari Dinas PUPR dalam rapat mendatang. Harapannya, agar program tambal sulam jalan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memperbaiki kualitas infrastruktur jalan secara menyeluruh. (fit)
