Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi V DPRD NTB, Wahyu Apriawan Rizki, meminta Pemerintah Provinsi NTB memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan. Wahyu menegaskan, pihaknya memberi perhatian serius terhadap implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu di lapangan.
“Program MBG ini kami pantau terus berjalan. Terakhir kami memantau di sejumlah kecamatan di Lombok Timur. Kami berharap ada laporan berkala yang bisa kami terima, karena ini juga menjadi tugas kami dalam pengawasan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis, 22 Mei 2025.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan III Lombok Timur itu mengakui bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya diterima masyarakat. Ia menyebut masih ada pro dan kontra terkait program ini berdasarkan hasil reses yang dilakukannya.
Sebagai program prioritas nasional, MBG menyerap anggaran yang cukup besar. Karena itu, Wahyu menekankan pentingnya realisasi yang maksimal serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Jangan sampai muncul isu soal kualitas makanan yang buruk, keterlambatan distribusi, dan persoalan lainnya yang bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Kesehatan NTB sebagai mitra kerja Komisi V untuk proaktif. Selain itu, pemerintah provinsi diminta memastikan kesiapan seluruh kabupaten/kota di NTB agar implementasi MBG berjalan merata.
“Jangan sampai di Mataram sudah 50 persen, tapi di Lombok Timur baru 10 persen. Pemerataan sangat penting agar semua daerah bisa merasakan manfaat program ini,” katanya.
Wahyu juga menekankan agar program MBG diprioritaskan di daerah yang paling membutuhkan, terutama wilayah terpencil.
“Kami berharap pelaksanaan MBG dimulai dari wilayah pesisir, baru kemudian menjangkau wilayah pusat. Jangan terbalik, agar prinsip pemerataan benar-benar tercapai,” pungkasnya. (ndi)
