Mataram (Suara NTB) – Provinsi NTB masuk daftar 10 daerah penghasil beras terbesar di Indonesia. Tingginya hasil produksi pertanian di NTB menjadikan provinsi ini termasuk lumbung pangan nasional.
Namun, berbanding terbalik dengan itu, di awal tahun lalu NTB melakukan impor beras sebanyak 5.900 ton dari Myanmar. Padahal, hasil pertanian NTB selama satu tahun ditarget mencapai 1,4 juta ton.
Menyikapi kontradiksi ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Agus Hidayatulloh, ST., MT., mengatakan pemerintah, perlu mendorong Kanwil Bulog untuk bisa menyerap seluruh hasil tani petani. “Minta pejabat pusat tekan Bulog, beli, beli beras petani,” ujarnya, Jumat, 23 Mei 2025.
Dikatakan, hasil padi merupakan milik petani, bukan milik negara. Sehingga, petani yang membutuhkan uang tentu akan menjual hasil taninya kepada siapa saja, termasuk pengusaha. “Beras itu produk pribadi,” ucapnya.
Agus menilai, tak jarang Bulog kecolongan oleh pengusaha. Oleh karenanya, ia meminta kepada siapapun, termasuk instansi pemerintahan untuk tidak membocorkan jadwal panen petani. “Mudah-mudahan tahun ini terakhir kita memasukan beras,” harapnya.
Pun untuk memastikan beras NTB tidak sampai ke luar daerah, pemerintah perlu membuat kebijakan melarang keluarnya beras NTB. “Stop dia di pelabuhan, tidak boleh beras keluar, tidak boleh keluar beras NTB, selesai urusannya,” ucapnya.
Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iskandar Zulkarnain mengatakan hal serupa. Setelah panen, pemerintah perlu menahan supaya beras petani tidak sampai dijual ke pengusaha.
Untuk memastikan petani hanya menjual hasil panennya ke pemerintah, perlu adanya inovasi dengan menguatkan kelembagaan petani.
“Kita buatkan dia lantai jemur, kita buatkan koperasi, kooperasi. Sehingga dari situ, tidak lagi dijual ke luar. Kita surplus tapi impor,” katanya.
Terkait dengan pembiayaan, Iskandar mengatakan pertanian termasuk salah satu sektor yang sangat difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk perkembangannya.
Selain dari pemerintah, ada juga anggaran-anggaran lain dari swasta melalui mitra-mitra strategis. Sebab, lanjut Zulkarnain kondisi fiskal NTB cukup rendah untuk membantu pengembangan pertanian di daerah.
“Melalui program unggulan ini nanti akan diterjemahkan dalam rencana strategisnya dalam rangka pencapaian target-target agromaritimnya, nanti menjadi atensi pembiayaannya,” terangnya. (era)
