PEMERINTAH daerah di NTB mengusulkan sembilan sekolah rakyat di daerah ini. Enam diusulkan oleh Pemprov NTB, tiga diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Firmansyah, S.Hut., M.si., menyampaikan enam daerah pembangunan sekolah rakyat yang diusulkan oleh Pemprov NTB yaitu dua di Lombok Timur, masing-masing satu sekolah di Lombok Tengah, Lombok Utara, Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Yang kabupaten/kota itu yang mengusulkan dari KLU, Lombok Tengah, dan KSB. Totalnya sembilan usulan dari Pemerintah Daerah NTB, ujarnya, Jumat, 23 Mei 2025.
Dari enam lokasi yang diusulkan oleh Pemprov NTB, baru dua lokasi yang ditindaklanjuti. Yaitu di eks bangunan Akademi Keperawatan (Akper) Lombok Timur dan lahan di Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara.
Sementara, empat lokasi lainnya masih mengalami kendala. Sebab tidak memenuhi persyaratan pemerintah pusat, seperti luas lahan minimal lima hektar, dan beberapa lahan masih di kuasai oleh masyarakat.
Untuk yang wilayah Loteng dia terhalang karena termasuk wilayah berkelanjutan. Kemudian yang Sumbawa Barat itu terkena area untuk saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet), yang masih on going itu di KLU. Tapi masih diminta mereka melakukan pendalaman terkait jaraknya dengan bibir pantai, jelasnya.
Pengusulan Pemkab KLU yang akan menjadi sekolah rakyat juga disampaikan memiliki kendala. Sebab masih dalam penguasaan masyarakat. Begitupun dua lokasi yang diusulkan di Lombok Tengah, kendati telah ada bangunan, namun tidak memenuhi persyaratan luas lahan.
Pusat Pelayanan Sosial Bina Karya Madani (PPSBK) yang berlokasi di Lenek, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur juga tidak memenuhi syarat menjadi sekolah rakyat karena terkendala luas lahan.
Yang masih masuk secara luasan itu di Lopok dan di Bima di Pandai Woha. Kemudian ada asesmen lanjutan, dari asesmen lanjutan ternyata wilayah Lopok karena bentuknya memanjang itu kemudian tidak direkomendasikan oleh tim yang kunjungan lapangan. Sehingga yang masih on going, masih proses itu yang wilayah Bima, di Pandai, terangnya.
Sementara, di bekas bangunan Akper Lotim disampaikan akan mulai beroperasi tahun ini. Namun masuk pembangunan tahap pertama B. Dia akan masuk di tahap satu B, karena kan target untuk tahun 2025 di Indonesia itu 100. Informasi yang baru memenuhi syarat itu 60-an, kemudian yang masih kurang 30-an, sehingga dihidupkan kembali yang di Akper Lotim, lanjutnya.
Firmansyah menambahkan, seluruh pembiayaan untuk pembangunan sekolah rakyat ditanggung oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Sosial. Daerah, katanya hanya menyiapkan lahan dan dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen lingkungan, ketahanan bangunan, dan sebagainya.
Pemda diminta paling tidak untuk dokumen-dokumen rilis kriteria dan dokumen kelanjutan. Contoh dokumen lingkungan, dokumen terkait ketahanan bangunan, dokumen hasil pemeriksaan pasca gempa. Proses rekrutmen juga pasti akan difasilitasi, pungkasnya. (era)
