Praya (Suara NTB) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meluncurkan gerakan wisata bersih sebagai salah satu upaya dalam mendorong dan mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan. Peluncuran dilakukan di kampung adat Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Jumat, 23 Mei 2025. Gerakan tersebut pun diharapkan bisa terus mengeluas ke obyek atau destinasi wisata lainnya di NTB.
Harapanya kedepan NTB khususnya Pulau Lombok bisa menjadi destinasi wisata yang bersih. Karena untuk bisa menjadi destinasi wisata yang berkualitas, syarat utama dan paling mendasar ialah harus bersih. “Gerakan wisata bersih ini bisa menjadi langkah pertama kita dalam upaya mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” terang Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, saat kick off eco village di kampung adat Sade Desa Rembitan.
Ia mengatakan, focus perhatian pemerintah pusat terkait pariwisata saat ini tidak hanya bicara soal angka kunjungan wisatawan saja. Tetapi lebih kepada kualitas dan keberlanjutan yang ditandai dengan lama tinggal serta pergerakan ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan pariwisata itu sendiri. Dengan kata lain, tidak jadi soal angka kunjungan sedikit. Tetapi lama tinggal wisatawan tersebut lama.
Apalagi kalau angka kunjungan tinggi ditambah lama tinggal yang panjang, itu kondisi yang diharapkan. Sehingga bisa mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di bawah. “Agar wisatawan mau tinggal lama di destinasi wisata kita caranya kita harus bisa menghadirkan destinasi wisata yang bersih. Sehingga wisatawan merasa nyaman,” sebutnya.
Melalui gerakan wisata bersih itulah hal itu didorong. Kalau destinasi-destinasi wisata di daerah ini ke bersihanya terjaga dengan baik, dengan sendirinya akan mampu meningkatkan daya saing pariwisata daerah itu sendiri. Yang tentunya akan meningkatkan minat wisatawan untuk datang dan tinggal lebih lama di daerah ini.
Untuk mewujudkan hal itu Kemenpar tentu tidak bisa sendiri. Kolaborasi dengan semua pihaknya sangat diharapkan. Tidak terkecuali dukungan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta stakeholder lainya di daerah. Dalam hal ini Kemenpar sendiri terus membangun jaringan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk bisa bersama-sama membenahani destinasi-destinasi wisata yang ada.
“Kuncinya harus berkolaborasi. Tidak bisa Kemenpar bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak yang terkait. Dan, sesuai arapan Presiden Prabowo, pariwisata yang berkualitas serta berkelanjutan harus bisa terwujud,” tandas Ni Luh Puspa.
Di tempat yang sama, Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., menegaskan komitmen Pemkab Loteng untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dukungan dari aspek kebijakan hingga program pun sudah disiapkan. Baik itu yang terkait penataan destinasi wisata yang ada hingga penanganan persoalan sampah.
“Dalam RPJMD Loteng, penanganan sampah masuk menjadi salah satu program prioritas kedepan. Ini selaras juga dengan apa yang menjadi priorotas pemerintah pusat maupun provinsi,” pungkas Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng ini. (kir)
