Mataram (Suara NTB) – Sejumlah anggota DPRD Provinsi NTB menagih komitmen pimpinan dewan untuk serius menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan program Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024. Desakan ini muncul setelah usulan hak interpelasi terhadap program DAK gagal dilanjutkan dalam rapat paripurna sebelumnya.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hamdan Kasim, menyampaikan bahwa komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan DAK melalui komisi-komisi DPRD harus segera direalisasikan.
“Sesuai keputusan yang kita ambil di paripurna, saya ingin menagih janji kita semua untuk mengawal DAK 2024. Sampai hari ini, masih banyak persoalan dalam pelaksanaan DAK, baik di Dinas PUPR, Dikbud, maupun OPD lainnya,” ujarnya saat rapat di gedung DPRD NTB.
Hamdan yang juga menjabat Ketua Komisi IV DPRD NTB menegaskan, pelaksanaan program DAK di lapangan masih menyisakan banyak masalah. Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan RSUD Mandalika dan Islamic Center yang dinilai belum rampung 100 persen.
“Siapa yang bilang RSUD Mandalika dan Islamic Center sudah selesai? Ayo kita buktikan. Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan di lapangan,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Komisi IV menerima banyak laporan terkait proyek DAK di sektor pendidikan yang belum tuntas. Sejumlah sekolah penerima DAK disebutkan belum menyelesaikan pembangunan sesuai rencana.
“Hampir semua sekolah yang menerima DAK 2024 mengalami kendala. Dari Ampenan hingga Sape, laporannya seragam—ada yang belum selesai, ada pula yang tidak sesuai harapan,” jelas Hamdan.
Atas dasar itu, ia kembali menegaskan pentingnya DPRD NTB menjalankan fungsi pengawasan secara serius melalui komisi-komisi terkait.
“Kalau saja interpelasi diterima, kita punya kekuatan hukum lebih untuk mengaudit DAK secara menyeluruh. Tapi karena interpelasi ditolak, saya tagih komitmen kita untuk melakukan pengawasan melalui jalur komisi. Jangan sampai kita abai terhadap tanggung jawab politik ini,” pungkasnya. (ndi)
