Mataram (Suara NTB) – Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) untuk mencabut moratorium tenaga kerja ke Timur Tengah. Dengan adanya moratorium tersebut, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang memilih cara ilegal atau jalur gelap untuk bekerja ke luar negeri.
Hal itu disampaikan, anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M. Muazzim Akbar, S.IP., kepada wartawan, Rabu 28 Mei 2025. Ia menyebut, PMI ilegal di Timur Tengah didominasi pekerja migran asal NTB.
“Makanya tadi saya minta supaya segera dari kementerian P2MI untuk membuka moratorium atau mencabut moratorium penempatan ke timur tengah,” ujarnya.
Ia menyebut, dengan adanya moratorium tersebut beberapa pekerja migran mau tak mau memilih jalur gelap agar dapat bekerja ke negara-negara Timur Tengah.
“Karena terutama sekali yang di Sumbawa yang mau ke Saudi itu akhirnya lewat gelap semua. Sampai di sana itu tidak bisa pulang lagi, karena mereka harus ada izin kalau pulang. Paspornya kadang-kadang ya cuma jadi turis datang ke sana terus tinggal di sana, pulangnya tidak bisa. Nah itu juga hal-hal yang perlu kita perhatikan,” jelasnya.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran (KemenP2MI/BPMI), bpmi.go.id, Pemerintah Indonesia bersiap mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi setelah Komisi IX DPR memberikan dukungan dengan sejumlah catatan.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa pembukaan kembali penempatan Pekerja Migran Indonesia harus disertai jaminan pelindungan maksimal bagi tenaga kerja Indonesia.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) yang dikutip dari laman resmi disnakertrans.ntbprov.go.id, NTB menjadi provinsi penyumbang pekerja migran terbanyak keempat di Indonesia dengan total 33.949 setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. (sib)
