Mataram (Suara NTB) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB menggelar diskusi bertema Penguatan Sektor Agromaritim untuk Ketahanan Pangan di Mataram pada Senin, 2 Juni 2025 . Acara ini menghadirkan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, M.PA., MBA dan Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal.
Diskusi ini menyoroti pentingnya penguatan sektor agromaritim sebagai solusi integral untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, stunting, serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah pesisir NTB.
Ketua DPD HKTI NTB, H. Willgo Zainar, SE., MBA., menekankan bahwa NTB sebagai provinsi kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam kelautan yang sangat potensial. Potensi tersebut, jika dikelola optimal melalui pendekatan ekonomi biru (blue economy), diyakini mampu menjadi solusi jangka panjang untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Optimalisasi budidaya dan tangkap ikan, serta pengembangan komoditas unggulan seperti rumput laut, udang vaname, lobster, dan kerang-kerangan, akan menghasilkan sumber pangan bergizi tinggi dan pendapatan berkelanjutan, ujar Willgo.
Untuk mendukung pengembangan tersebut, HKTI NTB menghadirkan para pakar dan pemangku kepentingan dari pusat dan daerah. Ketua Dewan Pakar HKTI NTB, Prof. Muhamad Ali, Ph.D., menyatakan bahwa Universitas Mataram siap menjadi pusat inovasi dan penggerak transformasi ekonomi biru di NTB.
Wakil Ketua Dewan Pakar HKTI NTB, Prof. Dr. Ir. Sitti Hilyana, M.Si., memaparkan bahwa sektor agromaritim NTB memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah dan nasional. Hal senada disampaikan Prof. Dr. Ir. Junaidi, M.Si. yang menyoroti peluang budidaya lobster, dan Dr. Ir. Sadikin Amir, M.Si. yang menekankan pentingnya optimalisasi pelabuhan untuk menunjang komersialisasi produk perikanan.
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unram, Dr. dr. Arfi Syamsun, menambahkan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan isu kepulauan ke dalam visi keilmuan, guna mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Semetara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, Dr. Ihsan Rois, M.Si., juga menyoroti kontribusi sektor agromaritim terhadap perekonomian daerah yang dapat ditingkatkan melalui kolaborasi multi-sektor.
Menanggapi paparan para pakar, Wamen KKP Didit Herdiawan memaparkan lima kebijakan ekonomi biru nasional. Yakni, perluasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya laut dan darat, pengendalian wilayah pesisir, dan pengurangan sampah plastik laut.
Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi kelautan. Universitas Mataram diharapkan mengambil peran dalam pelatihan manajemen dan penguatan kapasitas penyuluh.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa saat ini pengembangan kelautan NTB masih didominasi komoditas rumput laut dan udang vaname. Komoditas lain seperti ikan napoleon, kerapu dan lobster masih belum tergarap secara maksimal.
Kita perlu membangun ekosistem pendukung agar potensi ini bisa dimaksimalkan. Program pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata kelas dunia semuanya terkait erat dengan sektor kelautan, tegasnya.
Gubernur juga menggarisbawahi bahwa lebih dari 50 persen masyarakat miskin ekstrem di NTB tinggal di kawasan pesisir. Ia menargetkan pelaksanaan program-program lintas sektor di wilayah-wilayah seperti Ampenan, Sekotong, Awang, hingga Sape untuk menyasar persoalan tersebut secara komprehensif. (bul)
