Mataram (Suara NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dengan tema yang selaras dengan visi RPJMD “Menjadi Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia”.
Musrenbang ini akan dilaksanakan selama tiga hari, sejak hari Senin, 2 Juni 2025 hingga Rabu, 4 Juni 2025.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan bahwa musrenbang ini adalah forum yang mempertemukan semua pihak untuk berpikir bersama bagaimana mencapai visi kolektif yang telah disepakati bersama antara Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah. Yaitu “Menjadi Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia”.
“Sebab pembangunan bukan hanya monopoli pemerintah, melainkan jadi tugas kita semua,” ujarnya.
Oleh karena itu, musrenbang dilaksanakan dengan lebih banyak diskusi intens melalui skema desk. Terbagi dalam tiga desk, yaitu; desk Infrastruktur dan Kewilayahan, desk Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan desk Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
Di hari pertama, Pemprov bersama dengan pemerintah kabupaten/kota mendiskusikan 12 sub tema, di antaranya: Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Percepatan Pengembangan pada Kawasan Afirmasi; Pembangunan Insfrastruktur untuk Ekosistem Pariwisata Terintegrasi; Penguatan Ketahanan Pangan, Energi dan Air; Penyiapan dan Pengembangan Sentra Produksi Unggulan dan sentra Hilirisasi/Industrialisasi; Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan; Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Pengembangan Komoditas Non Tambang serta Peningkatan Ekspor dan Investasi.
Selanjutnya, Pemerataan dan Peningkatan Akses Kualitas dan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus; Penguatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting serta Perbaikan Gizi; Pemerataan dan Peningkatan Akses serta Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan; Pengendalian dan Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular; Kemudian, Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.
Di hari kedua, desk akan fokus membahas 10 program unggulan sebagai inovasi atau enabler untuk mencapai triple agenda dari NTB Makmur Mendunia, yaitu pengentasan kemiskinan, dengan nol kemiskinan ekstrim dan tingkat kemiskinan hingga di bawah satu digit, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, dan menjadikan NTB destinasi pariwisata kelas dunia.
“Bertransformasi dari destinasi super prioritas pariwisata menjadi destinasi pariwisata berstandar global, dengan ukuran Suistanable Develovment Goals (SDGs),” tambahnya.
Menurutnya, terealisasinya hal tersebut dapat mendorong terwujudnya lima sasaran pembangunan di dalam RPJMD, yaitu; meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia, mewujudkan pendapatan per kapita menuju setara daerah maju, kemiskinan menurun menuju kemiskinan ekstrem nol dan ketimpangan berkurang.
Selanjutnya, kepemimpinan pemerintahan daerah yang semakin efektif dengan meningkatkan inovasi dan daya saing daerah, intensitas bencana lingkungan dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission (NZE).
Pertemuan yang melibatkan banyak pihak ini diharapkan mampu mendapatkan banyak masukan untuk memperkaya dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, bahkan Rencana Strategis (Renstra) dari setiap Perangkat Daerah di Tingkat Provinsi.
Kawasan Strategis
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menyampaikan fokus Pemprov hari ini membicarakan tentang infrastruktur, termasuk dengan bagaimana percepatan pengembangan 11 kawasan strategis provinsi.
“Hal-hal dengan konektivitas, infrastruktur, termasuk juga kepariwisataan itu fokusnya pada pengembangan 11 kawasan strategi ini,” katanya.
Di bidang ekonomi dan sumber daya alam, Pemprov NTB membahas terkait pengembangan agro maritim, bagaimana upaya peningkatan produksi pertanian sebab luas pertanian di daerah tidak bertambah secara maksimal.
Di desk tiga pemerintahan dan pembangunan manusia, dibahas terkait bagaimana pengembangan masyarakat NTB, termasuk soal stunting. Disampaikan, penanganan stunting bukan hanya ditangani oleh sarana dan prasarana (sarpras), tetapi masalah ini termasuk masalah sosial budaya.
Sehingga, pengentasan stunting bukan hanya melalui perbaikan gizi, tetapi juga perlu perbaikan mindset di tengah masyarakat.
“Kondisi anak, pola asuh menjadi faktor krusial juga, jadi ini menarik untuk menghubungkan antara pendidikan kemudian dengan upaya menekan angka stunting,” pungkasnya. (era)
Suasana hari pertama Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 yang digelar Bappeda NTB, Senin, 2 Juni 2025.(Suara NTB/era)
