Mataram (Suara NTB) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB menggelar penyampaian hasil penulisan Policy Brief dan Infografis pada kegiatan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) dan Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak). Policy brief ini untuk mendukung advokasi 1000 HPK dan program quick wins atau program percepatan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN.
Penyampaian hasil penulisan Policy Brief ini digelar di Aula Pertemuan Bebek Pondo Galih, Kota Mataram pada Rabu (4/6/2025). Perwakilan BKKBN NTB telah melaksanakan penyusunan Policy Brief bersama perguruan tinggi Universitas Mataram sejak bulan Maret 2025.
Sekretaris Perwakilan BKKBN NTB, Johari Efendi, S.Pd., ditemui di sela-sela acara, menjelaskan, kegiatan ini merupakan finalisasi policy brief advokasi 1000 HPK dan program quick wins untuk mencapai tujuan organiasas Kemendukbangga/BKKBN. Ada lima quick wins, yaitu Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya, dan Super Apps ‘Keluarga Indonesia’.
Pada kesempatan ini, pihaknya mengundang pihak terkait seperti akademisi, organisasi perangkat daerah (OPD) KB kabupaten/kota se-Pulau Lombok, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait, dan pihak lainnya. Kehadiran para peserta ini memberikan saran untuk policy brief.
“Draf policy brief kita sajikan kepada peserta, nanti apa yang perlu ditambahkan dan dikurangi yang relevan di kabupaten/kota dan di NTB, bisa dimasukkan ke finalisasi policy brief. Kalau sudah final, kita buatkan policy brief, sehingga nanti menghasilkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam regulasi melalui peraturan kepala daerah,” jelas Johari.
Ia menjelaskan, policy brief berisi suatu kebijakan, acuan, dan strategi yang bisa dimanfaatakan untuk stakeholders mengambil kebijakaan dan keputusan. Pihaknya merangkul semua stakeholders, baik di provinsi, kabupaten/kota, internal dan esternal untuk peduli dalam mengintervensi percepatan penanangan stunting. Menurutnya, kalau dilihat dengan adanya atensi semua pihak, bukan hal mustahil di tahun 2025 bisa menurunkan angka stunting lagi.
“Dari akademisi menganalisisi dari sisi keilmuan mereka, dari LSM bagaimana program kepedulian percepatan stunting bisa dituangkan dalam policy brief,” ujarnya.
Program quick wins ini menjadi sorotan pihaknya dalam penyusunan policy brief ini. Quick wins ini diharapkan bisa sampai di stakeholders pemerintah maupun swasta. Dengan adanya quick wins ini diharapkan bisa mendukung program asta cita presiden, serta mencapai tujuan NTB Makmur Mendunia.
“Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan hari ini kita bisa memberikan kontribusi untuk pemerintah daerah, baik di Provinsi NTB maupun kabupaten/kota, sehingga stakeholders itu bisa punya pedoman dan panduan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di NTB dan kabupaten/kota,” harapnya.
Apalagi di pertengahan tahun 2025, NTB dikejutkan dengan meningkatnya angka stunting di provinsi ini. Di tahun 2023 lalu, angka stunting di NTB turun drastis hingga 8,1 persen dari 32,7 persen ke 24,6 persen. Dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 meningkat sebanyak 5,2 persen menjadi 29,8 persen.
Kemendukbangga NTB berkolaborasi dengan para peneliti dari Universitas Mataram: Saipul Hamdi, Asno Azzawagama Firdaus, dan Ikmal Maulana. Mereka melakukan kajian di enam desa di Kabupaten Lombok Timur: Denggen, Denggen Timur, Majidi, Sekarteja, Pancor, dan Rakam. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan ibu terhadap isu stunting dari 76,9% menjadi 92,3%. Sikap positif terhadap upaya pencegahan juga meningkat dari 61,5% menjadi 73,1%. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun pengetahuan dan sikap telah tumbuh, perubahan perilaku masih menjadi tantangan besar.
Dari hasil tersebut, para peneliti merekomendasikan penguatan Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) dengan menyatukan pendekatan berbasis teknologi dan kearifan lokal. Machine learning diusulkan sebagai alat bantu untuk mendeteksi risiko dan mempersonalisasi intervensi, sementara nilai-nilai lokal seperti gotong royong, dukungan komunitas, dan pendekatan spiritual tetap menjadi bagian penting dari edukasi keluarga.
Policy brief ini juga berisi data-data progress penurunan stunting di tahun 2024, termasuk progres pelaksanaan program Kemendukbangga/BKKBN. Menurutnya, dari data yang disajikan akademisi, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi angka stunting di NTB. Salah satunya, masih tingginya pernikahan usia anak di NTB.
Selain itu, fokus percepatan penurunan stunting di tahun 2024 itu terpecah karena adanya Pilkada, adanya kegiatan-kegiatan yang dikurangi karena efisiensi anggaran. Kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023 secara masif itu banyak yang tidak tersentuh di tahun 2024. “Pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting di NTB tahun 2024 relatif rendah juga,” ujarnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Mataram, H. Muhammad Carnoto mengapresiasi kegiatan ini. Ia menekankan pentingnya edukasi untuk mencegah stunting.
“Acara ini bagus, intinya itu dalam 1000 hari kehidupan, bagaimaan mengedukasi ibu-ibu. Saya sering mengatakan ibu sebagai madrasah, makanya bagaimaan kita bisa paam betul 1000 HPK, terutama di keluarga risiko stunting, agar tidak terjadi pernikahan anak. Kita harus cegah dulu. Remaja putri semua sehat. Ini harus digencarkan lagi, dikasih pengetahuan,” ujar Carnoto.
Kegiatan ini diisi dengan diskusi dan tanya jawab antara para panelis yang memaparkan draf Policy Brief. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama. (ron/*)
