Mataram (Suara NTB) – Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, meminta Kepolisian Daerah (Polda) NTB dan Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian serius terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di wilayah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Isvie saat memberikan sambutan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTB pada Rabu, 4 Juni 2025.
Dalam forum tersebut, Isvie mengungkapkan keprihatinannya atas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat, bahkan mencapai 900 kasus yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Kita perlu memberikan perhatian terhadap 900 kasus kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi di pondok pesantren maupun di lembaga perguruan tinggi. Ini belum ditangani dengan baik,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Ia secara khusus meminta Gubernur NTB dan Kapolda NTB untuk menindaklanjuti kasus-kasus tersebut secara serius, terutama dengan penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban.
“Izin Pak Kapolda, bagaimana nasib anak-anak kita yang sudah dilecehkan? Ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena menyangkut harkat dan martabat kaum perempuan,” tegasnya.
Isvie menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan dan tidak boleh ditoleransi dalam bentuk apa pun. Ia mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus serupa.
“Dalam forum yang terhormat ini, saya berharap kasus kekerasan terhadap perempuan bisa mendapatkan atensi serius dari seluruh masyarakat, termasuk Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda,” serunya.
Belakangan ini, NTB diguncang oleh dua kasus pelecehan seksual yang terjadi secara beruntun, yakni di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat dan di sebuah perguruan tinggi negeri Islam di Kota Mataram. Kedua kasus tersebut menambah daftar panjang kekerasan terhadap perempuan yang belum terselesaikan. (ndi)
