Mataram (Suara NTB) – Anggota Komisi VIII DPR RI, H. Nanang Samodra, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap tawaran program haji furoda yang belakangan marak diperjualbelikan secara ilegal.
Nanang, yang merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II Pulau Lombok, menilai program haji furoda sebagai jalur yang penuh ketidakpastian. Antara ada dan tiadanya itu tidak pasti, ujarnya di Mataram.
Haji furoda merupakan program haji berdasarkan undangan khusus dari Pemerintah Arab Saudi di luar kuota resmi haji Indonesia. Namun dalam praktiknya, visa furoda kerap diperdagangkan oleh oknum-oknum tertentu dengan harga tinggi, memanfaatkan lamanya antrean haji reguler maupun haji plus.
Artinya, visa furoda diperjualbelikan dengan harga yang menggiurkan, ungkap Nanang. Ia menambahkan, banyak calon jemaah tergiur dengan jalur cepat ini tanpa mempertimbangkan risiko yang mengintai.
Jika visa furoda tidak terbit, calon jemaah dapat kehilangan uang dalam jumlah besar. Perusahaan travel pun berpotensi mengalami kerugian finansial. Nanang menegaskan, pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan intervensi dalam kasus ini karena dianggap sebagai transaksi bisnis antara jemaah dan penyelenggara perjalanan.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan belum menerima informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait penerbitan visa furoda tahun ini. Meski demikian, Kemenag terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait di Arab Saudi.
Atas dasar itu, politisi Partai Demokrat tersebut kembali mengimbau masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji agar tetap menggunakan jalur resmi meskipun harus menunggu lebih lama. Jalur resmi memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang tidak dimiliki program furoda, pungkasnya. (ndi)
