WAKIL Menteri (Wamen) Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan, di tengah konflik geopolitik yang terjadi di dunia menjadikan Indonesia, khususnya NTB memerlukan pendekatan sistematik dan terintegrasi untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sesuai dengan RPJMN 2025-2029.
Hal tersebut disampaikai Febrian dalam pemaparannya pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Pemprov NTB 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Rabu, 4 Juni 2025.
Dalam sambutannya, Febrian mewakili Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemprov NTB serta keberhasilan penyelenggaraan Musrenbang tersebut.
Febrian fokus pada empat hal utama yang kini tengah menjadi sorotan, yaitu kondisi perekonomian global dan domestik, arah kebijakan RPJMN 20252029, pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, dan rekomendasi pembangunan untuk Provinsi NTB.
Dia menyoroti kompleksitas tantangan global yang berdampak langsung pada pembangunan Indonesia, mulai dari konflik geopolitik hingga kesenjangan antarwilayah dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah serta menghadapi persoalan struktural seperti tingginya angka kematian ibu, TBC, dan ketimpangan wilayah, yang hal ini terjadi juga di NTB.
Dalam RPJMN 20252029, pemerintah menetapkan delapan strategi utama pembangunan. Salah satunya adalah pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bali-Nusa Tenggara, termasuk NTB, telah ditetapkan sebagai superhub pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.
NTB memiliki potensi wisata yang besar dengan adanya Lombok Gili Tramena sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional, dan kawasan ekonomi khusus Mandalika, ujarnya, Rabu, 4 Juni 2025.
Menurutnya pengembangan sektor ini harus diiringi dengan perbaikan ekosistem, infrastruktur, serta SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata. Sebab, sampai saat ini sektor pariwisata dinilai belum mampu mendongkrak perekonomian daerah.
Pengembangan ini masih perlu dioptimalkan mengingat masih rendahnya sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi, sambungnya.
RKP 2026, katanya akan menjadi jembatan antara perencanaan jangka menengah dengan aksi nyata tahunan. Tema besar RKP 2026 adalah Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,86,3 persen, kemiskinan ekstrem 10 persen, dan peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.
RKP tahun 2026 memberikan perhatian khusus pada pengurangan kesenjangan pembangunan antara kawasan barat Indonesia, dan Timur Indonesia. Ke depan kawasan ekonomi Timur Indonesia diusahakan terus meningkat, terangnya.
NTB menjadi salah satu provinsi yang menjadi perhatian dalam pengurangan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah menargetkan kontribusi ekonomi kawasan timur Indonesia meningkat dari 20,9 persen di 2024 menjadi 21,5 persen di 2026.
NTB masih dihadapkan pada isu pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurun waktu lima tahun terakhir pembangunan ekonomi NTB menunjukan kinerja fluktuatif dengan capaian yang lebih tinggi dari nasional pada tahun 2024, namun hal tersebut belum optimal pada masyarakat, jelasnya.
Untuk NTB, pemerintah pusat telah mengidentifikasi sejumlah kawasan prioritas pembangunan wilayah seperti kawasan pertumbuhan terdiri dari DPP Lombok-Gili Tramena, kawasan perkotaan sedang ada di Kota Mataram, dan kawasan industri di Sumbawa Barat. Selanjutnya ada kawasan perkebunan, peternakan, sentra perikanan dan budidaya udang, serta kawasan konservasi dan afirmasi wilayah tertinggal.
NTB juga masih dihadapkan dengan masalah kualitas SDM. Untuk itu NTB diminta untuk menyiapkan sarana-prasarana, fasilitas pelayanan pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan perpustakaan. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan akses fasilitas dan pelayanan kesehatan, ketiga pengendalian penyakit menular, dan penguatan pencegahan dengan percepatan penurunan stunting dengan perbaikan gizi dan pelayanan.
Febrian mengajak seluruh pemangku kepentingan di NTB untuk memperkuat sinergi perencanaan pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya mengembangkan ekosistem pariwisata dan sektor unggulan, memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan penta-helix, serta mendorong kreativitas dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan. (era)
