Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 7.100 rumah warga yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang rusak akibat gempa bumi Lombok tahun 2018 lalu belum tersentuh perbaikan. Bupati KLU, Dr.H. Najmul Akhyar menyebutkan, dari 57 ribu rumah yang rusak akibat gempa bumi, masih tersisa sekitar tujuh ribu lebih yang harus dituntaskan.
“Jangan heran ketika KLU disebut Mendagri sebagai angka kemiskinan tertinggi, karena angka kemiskinan ini salah satu indeksnya kualitas hunian atauperumahan,” ujarnya usai rapat dengan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), H. Fahri Hamzah dan Gubernur NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal di Bank NTB Syariah, Minggu, 8 Juni 2025.
Pemkab Lombok Utara, sambung Najmul telah berusaha keras untuk membantu memperbaiki puluhan ribu rumah warga yang rusak di KLU akibat gempa yang terjadi tujuh tahun lalu. Kendati demikian, Pemerintah KLU tetap membutuhkan adanya uluran atau bantuan dari pemerintah pusat agar renovasi rumah warga dapat segera dituntaskan.
“Mudah-mudahan beliau (Wamen PKP) bisa intervensi untuk membantu kita walaupun terus terang kami sudah berusaha dengan berbagai ikhtiar, melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan program Jubah (Jumat Bedah Rumah),” sambungnya.
Disampaikan, untuk membantu merenovasi rumah warga, Pemkab Lombok Utara mendapat bantuan RTLH dari Pemerintah Provinsi dan bantuan Jubah oleh Pemerintah KLU.
‘’Walaupun tiap Jumat kami bangun satu, dua rumah di KLU, walaupun itu jumlahnya sangat kecil dengan kebutuhan kita. Tapi itulah cara kami untuk ikhtiar maksimal menyelesaikan permasalahan rumah di KLU,’’ jelasnya.
Bantuan RTLH dari Pemprov NTB dinilai tidak cukup untuk merenovasi 7.100 rumah warga yang rusak akibat gempa. Sehingga dibutuhkan intervensi khusus dari Pemprov NTB untuk mengatasi kerusakan ribuan rumah warga tersebut.
Untuk merenovasi 7.100 rumah yang masih belum mendapat penanganan, Pemkab KLU membutuhkan sekitar Rp350 miliar yang akan diselesaikan dalam lima tahun.
Najmul mengungkapkan, Pemda KLU menganggarkan minimal Rp50 miliar setiap tahunnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menuntaskan rumah rusak. Namun, jumlah tersebut dinilai belum maksimal, sehingga dibutuhkan adanya bantuan anggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov NTB.
“Kami berharap hal-hal yang berkaitan dengan perubahan mudah-mudahan Pak Gubernur bisa mengatensi KLU,” lanjutnya.
Adapun karena permasalahan rumah pasca-gempa di KLU belum tertuntaskan semua, Najmul mengatakan Wamen PKP, Fahri Hamzah meminta Pemkab Lombok Utara untuk membuat proposal ke pemerintah pusat bahwa persoalan gempa di daerah ini belum selesai.
“Itu saran beliau tadi, tapi alhamdulillah 50 ribuan sudah kami selesaikan,” pungkasnya. (era)
