Mataram (Suara NTB) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI, H. Fahri Hamzah menegaskan bahwa strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan bantuan tunai, melainkan, rumah adalah titik awal perubahan ekonomi masyarakat miskin.
“Rumah itu bukan cuma tempat berteduh, dia adalah aset. Kalau kita bantu masyarakat punya rumah yang baik, bisa disertifikasi, dia punya jaminan, dan kalau dia punya jaminan, dia bisa masuk ke dunia usaha,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Perumahan dan Permukiman (Perkim) Provinsi NTB yang berlangsung di Ruang Rapat NTB Syariah, Minggu (8/6/2025).
Karena itu, ia mendorong agar intervensi pemerintah tak hanya bersifat fisik, tetapi juga legal formal dan produktif. “Pertama, bantu dia dapat sertifikat. Itu jadi sumber asetnya. Setelah itu, rumahnya direnovasi. Maka nilai rumahnya naik, dan dia punya jaminan untuk pinjam modal ke bank. Bahkan sekarang ada KUR tanpa agunan. Tapi kalau rumahnya bagus, dia bisa jualan kopi, bikin salon, usaha rumahan lainnya. Rumahnya jadi tempat produksi,” jelasnya.
Wamen PKP menilai, dengan kepemilikan aset tanah atau rumah, masyarakat bisa menjadikan hal tersebut sebagai agunan untuk mendapat pinjaman di bank. Sehingga, dari hasil agunan tersebut dapat dijadikan usaha sehingga mengembangkan perekonomian masyarakat.
“Salah satu cara menghilangkan kemiskinan adalah memberikan orang itu jaminan aset. Soalnya kalau miskin ekstrem itu tidak punya apa-apa. Jadi harus punya aset,” tambahnya.
Untuk pengembangan kawasan, Pemerintah Pusat, kata Fahri telah menghitung anggaran sekitar Rp20-22 miliar untuk pembangunan infrastruktur. “Kawasan itu kalau kita standarisasi pakai RT (Rukun Tetangga), di Indonesia ada sekitar 1,2 juta RT. Satu RT paling kecil kira-kira 30 rumah, paling besar 60 rumah, itu bisa jadi satu kawasan,” ungkapnya.
Pengembangan wilayah pesisir, Menteri Perumahan dan Permukiman akan bekerja sama dengan Menteri Pariwisata. Kerja sama ini bertujuan agar pengembangan wilayah ini tidak hanya pada rumah dan kawasan, tetapi juga memperbaiki pusat produksi protein dan pusat kuliner.
Selain itu, mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mendorong adanya pemukiman vertikal atau pembentukan rumah susun. Hal ini mengingat kawasan perumahan yang semakin sempit.
“Kalau pemerintah mau terlibat membantu perumahan, dan membantu konservasi lahan produktif karena presiden kita punya cita-cita swasembada bahkan lumbung pangan dunia. Maka pembangunan di atas sawah kita kurangi dengan cara pembangunan dilakukan secara vertikal, terutama untuk renovasi perkotaan,” jelasnya.
Daerah perkotaan, lanjut Fahri mengalami berbagai masalah, terutama pada harga lahan yang semakin tinggi. Sehingga, banyak masyarakat tersingkir dari kawasan ini dan menjadikan lahan produktif sebagai kawasan permukiman.
Untuk memastikan tidak ada lagi lahan produktif yang dijadikan kawasan permukiman, Fahri mendorong pemerintah kota untuk mengambilalih lahan kumuh yang ada di kawasan perkotaan untuk dijadikan sebagai rumah susun. “Ini masa depan perkotaan, dan kita harus mendorong pengembangan di sana,” ucapnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pembangunan rumah dinilai sebagai jalan menuju transformasi sosial. “Kita tidak mau lagi hanya memperbaiki rumah. Kita ingin ada transformasi sosial. Artinya, rumah yang dibangun atau direnovasi itu harus berdampak ke kehidupan penghuninya secara menyeluruh,” ujarnya.
Selanjutnya, perbaikan atau pengembangan kawasan kumuh menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi sosial. Untuk itu, perumahan di kawasan kumuh harus dibangun dengan pendekatan komunitas, bukan sekadar proyek fisik. Ia menyebut perlunya menghadirkan ruang sosial bersama, sanitasi layak, dan MCK kolektif, agar anak-anak bisa tumbuh sehat dan masyarakat bisa hidup produktif.
“Kalau rumahnya bagus tapi lingkungannya tetap kumuh, anak-anak tidak punya ruang bermain, dan sanitasi buruk, itu bukan solusi. Kita ingin masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri dalam satu tahun,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya sertifikasi dan pemetaan potensi warga sebagai bagian dari program pembangunan terpadu. “Kita akan masukkan juga sertifikasi, pemahaman kondisi sosial masyarakat, termasuk bagaimana mengidentifikasi potensi ekonomi warga agar mereka tidak kembali miskin setelah dibantu,” katanya. (era)
