Taliwang (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan saat ini seluruh desa yang ada telah menerapkan Cash Management System (CMS) dalam mengelola keuangan desanya.
“Desa di kita (KSB) ini sudah 100 persen pakai CMS tidak ada lagi yang manual mengelola keuangan desanya,” sebut kepala DPMD KSB melalui Kabid Pemerintahan Desa, Adi Sosiawan, Selasa, 10 Juni 2025.
Program CMS untuk desa ini dirintis DPMD KSB sejak tahun 2022 lalu. Bekerja sama dengan Bank NTB Syariah satu persatu desa kemudian diarahkan untuk memanfaatkan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi tersebut.
Adi menjelaskan, banyak keuntungan yang didapatkan dari penerapan CMS itu. Dari sisi desa, kata dia, transaksi keuangan sepenuhnya dilakukan secara non tunai. Hal ini memberi kemudahan dalam penyaluran keuangan desa karena tidak perlu lagi harus ke bank.
“Nah di sini Kades tidak lagi pegang uang cash. Uang akan otomatis masuk ke rekening TPK (tim pelaksana kegiatan),” beber Adi.
Dulu sebelum penerapan CMS, Adi mengungkap, kerap ada praktik Kades menguasai pengelolaan keuangan desa. Setelah pencairan anggaran oleh bendahara, Kades akan mengambilnya kemudian menggunakannya sendiri dalam menjalankan program desa. Akibatnya saat proses pemcairan tahap kedua anggaran desa, umumnya terjadi kendala. Pasalnya Kades kesulitan mengumpulkan bukti-bukti penggunaan anggaran untuk kebutugan mengusun LPJ. “Karena TPK-nya merasa tidak dilibatkan. Jadi mereka tidak mau membantu Kadesnya itu,” urai Adi seraya menyatakan dengan CMS saat ini, praktik tersebut tidak dapat lagi dilakukan oleh Kades.
“Kami juga sudah tegaskan ke setiap Kades agar mematuhi sistem CMS yang sudah ada untuk menghindari pelanggaran hukum,” tandas Adi.
Secara umum lanjut Adi, penerapan CMS pada tata kelola keuangan desa memberikan kemudahan bagi desa dalam mendekatkan pelayanan kepada warganya. “Dan cara itu juga memudahkan proses pengawasan pastinya,” tandasnya.
Pada bagian lain Adi menambahkan, gebrakan program lainnya yang tengah pihaknya rintis untuk desa di tahun 2025ini. Pertama ada program penataan aset desa berbasis digital dan kedua penempatan loket layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di tingkat desa. “Insyaallah untuk penataan aset desa secara digital sedang kita siapkan,” imbuhnya. (bug)
