Praya (Suara NTB) – Sebanyak enam puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) diusulkan menjadi percontohan Puskesmas Ramah Disabilitas oleh Koalisi Prima – gabungan organisasi dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Inisiatif, Fitra dan International Bugdget Parthership (IBP). Kehadiran Puskesmas Ramah Disabilitas itu nantinya diharapkan bisa sebagai contoh bagi puskesmas lainya di daerah ini dalam memberikan layanan kesehatan yang setara dan berkeadilan bagi para penyandang disabilitas.
Mengingat, dari hasil assement Koalisi Prima terhadap standar layanan kesehatan di puskesmas, sejauh ini dinilai masih belum ramah pada penyandang disabilitas. Disatu sisi undang-undang mengamatkan harus ada kesamaan atau kesadaran dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas, terutama layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada.
Keenam puskesmas yang diusulkan sebagai percontohan Puskesmas Ramah Disabilitas tersebut yakni Puskemas Puyung, Puskesmas Bonjeruk, Puskesmas Praya dan Puskesmas Ubung. Ditambah Puskesmas Kopang dan Puskesmas Pengadang.
Sebagai persiapan awal ungkap perwakilan Koalisi Prima Revita Alvi, kepada Suara NTB, di Kuta, Pujut, Rabu (4/6/2025), pihaknya bersama stakeholder terkait bersama organisasi penyandang disabilitas di Loteng telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas untuk di puskesmas. Draf SOP-nya sudah selesai disusun untuk selanjutnya akan difinalisasi dengan Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng.
Hasil finalisasi itulah yang nantinya akan diimplementasikan di puskesmas-puskemas yang dijadikan percontohan Puskesmas Ramah Disabilitas tersebut. Sebagai standar baku dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi para penyandang disabilitas. “Tapi kita berharap tidak hanya di puskesmas yang jadi pencontohan saja SOP tersebut diterapkan. Bila perlu secara menyeluruh disemua puskesmas di daerah ini,” terang Ketua Umum HWDI pusat ini.
Agar semua puskesmas di Loteng nantinya bisa menerapkan standar layanan kesehatan yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu puskesmas dengan puskesmas lainya dalam memberikan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di daerah ini. “Itu juga yang nanti akan coba kita dorong ke pemerintah daerah. tetapi fokus kita tetap di enam puskesmas yang jadi pilot project-nya,” ujat Revita.
Selain penyusunan SOP pelayanan kesehatan di puskesmas bagi penyandang disabilitas, pihaknya juga sudah memberikan program peningkatan kapasitas tentang disbailitas kepada kepala atau perwakilan tenaga kesehatan di puskesmas yang akan jadi pencontohan Puskemas Ramah Disabilitas tersebut. Harapanya, mereka yang juga bisa menularkan apa yang diperoleh kepada petugas-petugas kesehatan ditempat tersebut. Sehingga puskesmasnya bisa benar-benar siap menjalankan program Puskesmas Ramah Disabilitas tersebut.
“Untuk bisa menjadi Puskesmas Ramah Disabilitas banyak hal yang harus disiapkan. Tidak hanya kesiapan tenaga kesehatan saja. Tetapi juga kesiapan fasilitas penunjang di puskesmas tersebut. Kehadiran Puskemas Ramah Disabilitas ini penting untuk bisa mewujudkan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas disemua jenis layanan publik. Di mulai dari layanan kesehatan ditingkat puskemas,” ujarnya. (r/*)
