Mataram (Suara NTB) – Program Desa Berdaya menjadi salah satu dari 10 program unggulan daerah NTB di masa kepemimpinan Gubernur NTB, Dr.H.Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Hj.Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda). Tercatat ada 1.021 desa yang akan diberdayakan dalam lima tahun ke depan.
Program Desa Berdaya merupakan program lintas sektoral yang akan menjadi fondasi penguatan kemandirian desa melalui pendekatan kolaboratif. Termasuk dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda NTB, Firmansyah menyampaikan setiap desa nantinya akan mendapatkan kucuran anggaran di luar dana desa sebesar Rp300-500 juta per tahun.
“Alokasi anggaran sesuai arahan masih sekitar Rp300-500 juta per desa, ini bergantung pada kesiapan tiap-tiap desa,” ujarnya, Kamis, 12 Juni 2025.
Untuk memastikan setiap desa siap menjadi desa berdaya, Bappeda lanjut Firman memprioritaskan 106 desa yang tergolong desa miskin ekstrem dan 336 desa yang termasuk miskin absolut. Pemprov juga membuat arsiran atau klasifikasi setiap desa untuk memastikan intervensi desa berdaya sesuai dengan sasaran.
“Dengan berbagai data dan fakta, misalnya arsirannya Bank Sampah berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, arsirannya dengan desa tanggap bencana,” sambungnya.
Desa juga diminta untuk mengklasifikasi potensinya, mana yang lebih dominan dari desa ini. Untuk memastikan potensi desa seiringan dengan program desa berdaya. Pemprov NTB memiliki 20 tema khusus, seperti ketahanan pangan, ketahanan sosial dan budaya lokal, penanganan stunting, dan sebagainya.
Bentuk implementasi Desa Berdaya ini dibagi menjadi tiga cara yaitu melalui dukungan teknis seperti sektor, urusan, lingkungan hidup, keamanan, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, dan sebagainya.
Di tengah keterbatasan fiskal dan berkurangnya transfer ke daerah, program Desa Berdaya juga mendorong desa untuk menggali sumber pendanaan alternatif. Ini termasuk kolaborasi dengan sektor swasta, CSR, dan bahkan hibah internasional. Dan yang ketiga adalah bantuan Keuangan khusus
Daerah harus dituntut sekarang di tengah keterbatasan fiskal. Government mengalami keterbatasan fiskal, bahkan ada pengurangan dana transfer, “kalau tidak bisa mencari sumber pendanaan lain kita akan kesulitan, ” ucapnya.
Lebih dari sekadar proyek pembangunan, Desa Berdaya diarahkan sebagai model pembangunan kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan bahwa masyarakat benar-benar merasa dilibatkan, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Sebelumnya, Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi menyampaikan, melalui program ini, Pemprov NTB juga menargetkan pemerataan pendidikan untuk seluruh anak NTB. Di jenjang TK hingga SMP, akan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Sementara untuk jenjang pendidikan SMA dan ke atas, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, termasuk pemanfaatan pusat belajar masyarakat untuk menuntaskan buta huruf.
Tak hanya itu, program Desa Berdaya juga mengusung tema desa literasi, desa bebas rumah tidak layak huni, desa tangguh banjir, hingga desa maju dalam pengelolaan ekonomi melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.
Dukungan penuh juga datang dari Gubernur NTB, menurut Iswandi, Iqbal sejak awal menekankan pentingnya terobosan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah, terutama dalam pengurangan kemiskinan, pengembangan pariwisata, dan ketahanan pangan.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kebutuhan riil masyarakat desa, Pemerintah Provinsi NTB berharap program ini mampu menghadirkan lompatan capaian pembangunan yang signifikan dalam waktu lima tahun mendatang. (era)
