PRESIDEN RI, Prabowo Subianto memberikan beberapa catatan kepada Pemprov NTB. Catatan Presiden tersebut disampaikan oleh Pimpinan I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana pada saat memberikan opini WTP ke-14 kepada Pemprov NTB.
Beberapa pesan penting Prabowo kepada daerah NTB di antaranya memastikan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. ‘’Kata berkelanjutan ini kita perlu menciptakan pondasi dulu. Tanpa pondasi yang bagus pembangunan berkelanjutan pasti tidak tercapai,’’ ujarnya, Kamis, 19 Juni 2025.
Presiden berharap, transfer ke daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dimaksimalkan dengan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Khususnya peningkatan PAD. ‘’Idealnya, yang dominan dari APBD itu adalah PAD,” ucapnya.
Saat ini, dari 11 pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi dan 10 kabupaten/kota. Baru provinsi yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas Rp5 triliun. Perlu adanya dorongan terhadap daerah-daerah yang PAD nya masih tergolong kecil untuk meningkatkan pembangunan ekonomi.
Presiden juga berpesan agar pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemprov NTB dapat menyerap tenaga kerja. Termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
Nyoman meminta agar pengeluaran yang dilakukan mampu memperkokoh dan menciptakan keamanan dan pertahanan nasional untuk menjaga NKRI.
“Pengeluaran-pengeluaran yang kita lakukan. Mengingat masih besarnya transfer pemerintah pusat kepada daerah, tentu wajar kalau pemerintah pusat mewanti-wanti untuk kami sampaikan. Agar pengeluaran itu dapat tercapai multiflier efeknya,” terangnya.
Pengeluaran keuangan negara, lanjut Nyoman menjadi pembuluh darah pembangunan daerah. Pemprov NTB saat ini diminta tidak lagi mengejar jumlah serapan, dan mengubah pola pengeluaran yang minim namun hasil maksimal.
“Sebelumnya penyerapan ini selalu dikejar-kejar, kalau sekarang tidak selalu penyerapan. Bahkan kalau perlu dapat mencapai hasil sesuai yang diharapkan dengan pengeluaran seminimal mungkin,” katanya. Dari adanya rekomendasi ini, pemerintah daerah perlu mengubah pola pengelolaan keuangan. Khususnya pola pengambilan kebijakan anggaran. (era)
