GUBERNUR NTB, Dr.H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pihaknya telah meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk segera menyelesaikan temuan Badan Pengelola Keuangan (BPK) terkait adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara.
Saya minta kepada Inspektorat untuk mengordinasikan tindak lanjut BPK supaya segera. Karena kita WTP tapi ada banyak catatan yang harus kita selesaikan, ujarnya, Jumat, 20 Juni 2025.
Dia mengatakan, seluruh OPD harus berkoordinasi dalam upaya menyelesaikan rekomendasi BPK. Khususnya di RSUD NTB dengan penemuan terbanyak hingga mencapai Rp247,97 miliar. Bu Wagub akan mengordinasikan ke depan untuk menindaklanjuti, ucapnya.
Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Abdul Aziz. Disampaikan, pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan BPK. Kalau dia sifatnya administratif, kita tindak lanjuti. Kalau dia sifatnya berupa kerugian juga harus ditindaklanjuti, ujarnya.
Saat ini, dirinya mengaku belum mengetahui apakah temuan BPK terkait dengan pengelolaan DAK dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) di Dikbud ini termasuk dalam temuan administratif atau kerugian negara. Hingga kini, pihaknya belum melihat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.
Saat disinggung apakah Pemprov siap mengembalikan jika ditemukan kerugian negara, Aziz mengaku perlu melihat bagaimana hasil LHP tersebut sebelum mengambil kebijakan. Kan kita belum lihat LHP nya, belum tahu. Nanti kalau rapat dengan semua OPD, baru (kita tahu, red), sambungnya.
Dengan adanya temuan dugaan penyalahgunaan pengelolaan Dana BOS senilai Rp136,76 juta, mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan ini mengaku sesaat setelah dilantik menjadi Kadis Dikbud, dirinya langsung bertemu dengan seluruh Kepala Sekolah untuk membahas terkait manajemen pengelolaan keuangan di lingkungan sekolah.
Dalam pertemuan tersebut, dia selalu menekankan kepada seluruh jajaran Dikbud, termasuk dengan Kepala Sekolah untuk selalu menekankan integritas, dedikasi, loyalitas, dan akuntabilitas dalam penatausahaan keuangan. Sebab, penataan keuangan menjadi instrumen dalam pencapaian sasaran kinerja.
Terkait temuan itu sesuai dengan temuan BPK, kita harus segera tindak lanjuti, tegasnya. (era)
