WAKIL Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, merespons kemunculan penjualan Pulau Panjang di situs privateislandsonline.com. Ia menegaskan bahwa Pemprov NTB akan segera menelusuri informasi tersebut secara mendalam melalui dinas dan instansi teknis terkait.
“Nanti kami akan konfirmasikan kembali karena kita belum mendapatkan data secara lengkap,” ujarnya, Senin, 23 Juni 2025.
Menurutnya, informasi yang beredar di media massa maupun di internet menjadi dasar awal yang penting bagi pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Untuk memastikan kebenaran isu tersebut, pihaknya akan meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memastikan langsung ke lapangan.
“Tentunya penyampaian dari media, info-info itu menjadi dasar untuk beberapa OPD teknis, terutama untuk mengecek secara langsung ,” jelasnya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hamdi mengatakan Pulau Panjang tidak bisa diperjualbelikan. Siapa pun baik secara personal maupun badan hukum tidak diperkenankan punya hak kepemilikan atas pulau.
Pulau panjang disampaikan merupakan kawasan konservasi, yang dikelola dengan prinsip keberlanjutan. “Sesuai aturan bahwa kepemilikan pulau kecil baik perorangan maupun badan hukum tidak dibolehkan,” ujarnya.
Pulau Panjang, yang terletak di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ditawarkan dalam situs daring yang memang dikenal menjual pulau-pulau pribadi di berbagai belahan dunia. Selain Pulau Panjang, empat pulau lain yang ditawarkan dalam situs tersebut adalah Pulau Pair di Anambas yang ada di Kepulauan Riau, Pulau Sumba, Pantai Surfing (Surf Beach) Sumba, Pulau Seliu Kepulauan Bangka Belitung. (era)
