Tanjung (Suara NTB) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, mengikuti kegiatan Retreat Kepemimpinan Kepala Daerah gelombang kedua yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Bandung, Jawa Barat.
Retreat ini merupakan bagian dari program nasional penguatan kapasitas dan kualitas kepemimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia. Pada retreat kedua ini, tercatat sebanyak 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota turut berpartisipasi.
Bupati KLU H. Najmul Akhyar dalam keterangannya menyampaikan, retreat kepemimpinan kepala daerah gelombang kedua ini bertujuan untuk memperkuat peran kepala daerah dalam menghadapi dinamika pemerintahan modern.
Tidak hanya itu, kepala daerah juga didorong menghadirkan sinergi yang lebih solid antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Para peserta mendapatkan pembekalan dari para narasumber nasional yang terdiri dari pejabat kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi pemerintahan. Materi yang disampaikan mencakup berbagai topik strategis seperti, strategi pembangunan nasional, integritas dan etika kepemimpinan, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, manajemen krisis dan penanganan bencana
“Kita mengapresiasi dan menilai bahwa Retreat Kepemimpinan memberikan ruang penting bagi kepala daerah untuk merefleksikan peran dan tanggung jawabnya dalam membangun daerah. Kegiatan ini sangat penting, karena memberikan ruang refleksi, penguatan, serta sinergi antar sesama kepala daerah demi kemajuan pembangunan di daerah masing-masing,” sambungnya.
Najmul menyatakan, Retreat Kepemimpinan Kepala Daerah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah. Oleh karenanya, dirinya mengikuti kegiatan Kemendagri ini secara serius.
“Retreat kepemimpinan di IPDN menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berdaya saing, responsif terhadap perubahan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” demikian Najmul. (ari)
