Dompu (Suara NTB) – DPRD Kabupaten Dompu akhirnya menyetujui rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda). Namun Dewan meminta eksekutif untuk merampungkan bukti kepemilikan aset.
Hal itu disampaikan Dewan dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Dompu yang dibacakan Syirajuddin, S.Sos dari Fraksi Partai Demokrat. “Kita mengapresiasi opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Dompu tahun 2024. Ini WTP ke 11 kali yang diperoleh Pemda Dompu secara berturut – turut. Tapi bukan berarti tidak ada catatan yang harus menjadi perhatian Pemda untuk ditindaklanjuti. Salah satunya terkait aset daerah. Karena masih ada aset daerah yang belum diikuti dengan bukti kepemilikan. Kita minta ini untuk dilakukan sertifikasi bukti kepemilikan,” kata Syirajuddin.
Menanggapi saran Dewan, Wakil Bupati Dompu, Syirajuddin, SH mengungkapkan bahwa dokumen kepemilikan aset tanah dan bangunan menjadi atensi jajaran Pemda Dompu. Pengurusan sertifikat ini, BPKAD secara bertahap mendaftarkan ke BPN Dompu. Pada 2025 ini ada 73 bidang tanah didaftarkan dan saat ini sedang menunggu proses verifikasi oleh BPN untuk dilakukan pengukuran.
“Pemerintah daerah akan terus melakukan proses pendaftaran dan pensertifikatan atas tanah milik pemerintah daerah. Sehingga terhadap aset tersebut, pemda memiliki bukti kepemilikian yang sah,” kata Syirajuddin.
Untuk pengamanan asset Pemda, juga telah disurati masing – masing pengelola Barang Milik Daerah (BMD), terutama bagi pimpinan OPD untuk mengamankan dan memanfaatkan asset yang menjadi tanggungjawabnya secara optimal.
Rapat paripurna Dewan yang dipimpin Ismul Rahmadin, S.Pd.I selaku Wakil Ketua DPRD Dompu ini akhirnya menyetujui Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2024 menjadi Perda. Raperda ini akan diajukan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati dan didaftarkan dalam dokumen lembaran daerah. “Semoga proses dan tahapan ini berjalan lancar tampa kendala, sehingga tahapan penting terkait perubahan APBD tahun 2025 bisa kita segerakan,” katanya. (ula)
