Mataram (Suara NTB) – Di tengah tekanan ekonomi global dan domestik, kinerja fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap menunjukkan capaian positif. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB melaporkan, hingga 31 Mei 2025, realisasi pendapatan dan belanja negara di provinsi ini berjalan sesuai target.
Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hafsari, mengungkapkan bahwa hingga akhir Mei 2025, pendapatan negara yang dikumpulkan di NTB mencapai Rp1.404,88 triliun atau 32,65% dari target dalam APBN. Di sisi lain, realisasi belanja negara telah menyentuh Rp9.923,24 triliun, atau 36,10% dari alokasi yang ditetapkan.
Penerimaan Pajak: Mencapai Rp1.024,69 triliun (28,84%). Capaian ini ditopang oleh pemulihan aktivitas ekonomi, khususnya di sektor perdagangan besar dan eceran serta jasa keuangan.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Terealisasi Rp48,47 miliar (37,5%). Bea Masuk banyak berasal dari impor peralatan smelter, sementara Cukai hasil tembakau menyumbang Rp8,02 miliar.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mencapai Rp331,71 miliar (53,46%). Kontribusi terbesar berasal dari layanan pendidikan dan kesehatan (Rp150,15 miliar), layanan administrasi kendaraan (Rp25,93 miliar), serta penerbitan paspor (Rp13,51 miliar).
Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Terealisasi Rp2.225,54 triliun (30,01%). Anggaran ini disalurkan untuk sektor pendidikan (Rp699,43 miliar), ekonomi, kesehatan, dan keagamaan.
Transfer ke Daerah (TKD): Mencapai Rp7.697,7 triliun (38,35%). Pemerintah pusat menyalurkan Dana Bagi Hasil sebesar Rp949,46 miliar dan hasil pemungutan pajak sebesar Rp285,05 miliar. Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp597,76 miliar, digunakan untuk program BLT Desa, ketahanan pangan, dan pengembangan desa.
Pemerintah pusat juga menyalurkan sejumlah program bantuan sosial di NTB, antara lain:
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): Rp301,88 miliar (503.000 KPM). Program Keluarga Harapan (PKH): Rp222,43 miliar (316.000 KPM). Bansos Atensi YAPI: Rp37,53 miliar (66.000 penerima). BLT Dana Desa (BLT-DD): Rp46,86 miliar. Bantuan Pendidikan Tinggi: Rp11,36 miliar untuk mahasiswa UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja. Rehabilitasi Sosial: Rp2,27 miliar untuk kelompok rentan
Ratih Hafsari menegaskan, peran APBN di NTB tidak hanya terlihat dari pembangunan infrastruktur, namun juga dari penguatan jaring pengaman sosial, dukungan bagi sektor produktif, dan peningkatan layanan publik. “Seluruh upaya ini memperkuat fondasi ekonomi regional, menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, dan membuka ruang pertumbuhan di sektor prioritas. Sinergi antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan APBN sebagai motor pemulihan dan transformasi ekonomi daerah,” ujarnya. (bul)
