Jakarta (Suara NTB) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa lembaganya sangat siap jika Presiden Prabowo Subianto mengarahkan adanya retret untuk sekretaris daerah (sekda).
Ace saat ditemui di Kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Senin, menyebut pihaknya kini tengah menunggu koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait ihwal retret sekda tersebut.
“Prinsipnya apabila memang itu menjadi bagian dari arahan Bapak Presiden, terkait dengan retret sekda, kami tentu sangat siap untuk menyatukan persepsi bagi seluruh sekda dalam kerangka bagaimana membangun tata kelola negara kita agar sesuai dengan cita-cita yang telah ditetapkan, yaitu menjalankan Astacita,” katanya.
Menurut Ace, sebagai pemimpin birokrasi tertinggi di daerah, sekda memiliki peran sangat strategis untuk dapat memastikan suatu program bisa berjalan dengan sukses. Dalam hal ini, program pemerintah dalam pengejawantahan Astacita.
Di samping retret kepala daerah dua gelombang yang sudah berhasil digelar, Kemendagri belum mengoordinasikan hal apa pun perihal retret sekda kepada Lemhannas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami terus terang saja menunggu dari koordinasi dengan Kemendagri,” ucap Ace.
Sebelumnya, Senin, 23 Juni 2025, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekretaris daerah atau sekda di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.
Mendagri mengatakan bahwa rencana retret sekda ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat.
“Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang. Sekda ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat.
Sementara itu, Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya membuka kemungkinan untuk menggabungkan pelaksanaan retret kepala daerah gelombang ketiga dengan para sekda.
Menurut Bima Arya, opsi tersebut diambil guna mengefisienkan waktu dan memperkuat sinergi kebijakan di daerah. Opsi tersebut sedang dalam kajian, mengingat jumlah peserta gelombang ketiga lebih sedikit dibandingkan gelombang sebelumnya.
“Kami akan mempelajari jumlah gelombang ketiga dan apakah akan dilaksanakan bersamaan dengan sekda. Karena jumlahnya jauh lebih sedikit dari ini, mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan,” kata dia di Sumedang, Kamis, 26 Juni 2025. (ant)
