Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan telah memberikan pelayanan maksimal dalam proses evakuasi WNA asal Brasil, Juliana Marins yang jatuh saat menuju puncak Rinjani pada Sabtu, 21 Juni 2025 lalu.
Penegasan tersebut muncul menyusul beredarnya informasi pihak keluarga ingin melakukan autopsi ulang jenazah Juliana di Brasil. Juga adanya permintaan dari Kantor Pembela Umum Federal Brasil (DPU) kepada Kepolisian Federal (PF) untuk membuka penyelidikan atas kasus kematian Juliana.
Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan, proses evakuasi oleh Basarnas, TNGR, dan relawan dilakukan dengan optimal, termasuk dengan autopsi jenazah yang didampingi langsung oleh Polri.
“Tetapi pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya maksimal, artinya baik dari proses rescue dan lain-lain yang sudah dilakukan itu sudah seperti standar yang ada di Indonesia. Proses autopsi juga dilakukan oleh dokter profesional yang memang tugasnya untuk forensik,” ujarnya, Rabu, 2 Juli 2025.
Menyikapi adanya ketidakpercayaan warga Brasil terhadap proses evakuasi forensik Indonesia, Faozal menegaskan evakuasi ulang merupakan hak keluarga korban. Yang pasti, seluruh rangkaian proses penyelamatan hingga autopsi jenazah korban telah sesuai dengan standar nasional.
“Iya itu tadi, hak mereka itu untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sesuai prosedur, benar atau tidak. Tidak bisa kita larang,” katanya.
Sementara itu, menanggapi adanya keluhan terkait dengan langsung dibukanya jalur pendakian menuju puncak Rinjani oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Asisten II Setda NTB ini menyatakan Pemprov NTB bersama dengan lembaga terkait telah melakukan upaya mitigasi apabila terjadi kejadian serupa.
“Kita akan melakukan evaluasi menyeluruh lah atas kejadian ini,” ucapnya.
Adapun, jika kasus ini benar dibawa ke Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika (IACHR), mantan Kepala Dinas Perhubungan NTB ini tidak bisa memberi tanggapan. Sebab, kasus ini tidak lagi membawa nama NTB, tetapi dalam cakupan yang lebih besar, yaitu Indonesia.
“Ini menyangkut antar-negara. Berarti negara yang akan menjawab apa yang akan dilakukan oleh Indonesia. Bukan NTB,” katanya lagi.
Saat ini, Pemprov NTB akan tetap menanti bagaimana hasil dari autopsi Juliana di Brasil, setelahnya akan langsung disampaikan kepada nasional.
Lebih lanjut, Faozal mengatakan tidak pernah menyangka kasus ini akan menjadi sorotan dunia. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan tracking di Gunung Rinjani.
“Semua orang tidak pengin sampai di situ. Kan banyak hal juga yang harus kita pikirkan. Dan pemerintah tidak tinggal diam, kita melakukan evaluasi menyeluruh dan hari ini ada beberapa catatan yang harus kita selesaikan,” pungkasnya. (era)
