Mataram (Suara NTB) – DPD RI menilai nilai kebangsaan di kalangan remaja, terkhusus Generasi Z kian luntur. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan, melainkan karena perbedaan kurikulum pada masa kepemimpinan terdahulu yang menghapus mata pelajaran kebangsaan seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).
Komite IV DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya mengaku sangat prihatin dengan kondisi generasi muda saat ini. Untuk itu, pihaknya rutin menggalakkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan ratusan guru di NTB. Sosialisasi ini mendorong para guru untuk menyampaikan makna dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, hingga Bhineka Tunggal Ika.
“Itu kan merupakan fondasi fundamental bangsa, kekuatan bangsa. Yang sekarang ini anak-anak, terutama Generasi Z, itu tidak mau peduli lagi. Sedangkan bentuk negara saja mereka tidak tahu, sistem pemerintahan negara saja sendiri mereka tidak tahu. Jadi prihatin kita sebagai bangsa ini,” ujarnya saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Mataram, Kamis, 11 Juni 2026.
Selain guru, pihaknya juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan untuk turut berperan aktif dalam menyebarluaskan pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat.
Menurutnya pendidikan etika, moral, dan pengamalan Pancasila sangat penting di lingkungan pendidikan. Saat masih bertugas di Komite III DPD RI, dirinya mengaku pernah mengusulkan kepada Menteri Pendidikan saat itu agar pendidikan etika moral Pancasila menjadi mata pelajaran wajib mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
“Mata pelajaran tersebut memang sudah ada, tetapi belum maksimal seperti pada masa lalu. Dulu ada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang menjadi bagian penting dalam proses pendidikan,” katanya.
Menurutnya, sejumlah penelitian menunjukkan tingkat pemahaman dan penghayatan generasi muda, khususnya Generasi Z, terhadap Pancasila masih tergolong rendah. Banyak pelajar yang masih kesulitan memahami filosofi di balik simbol-simbol Pancasila.
“Misalnya saya bertanya, kenapa sila pertama menggunakan lambang bintang berwarna emas dengan latar belakang hitam. Saya minta mereka berimajinasi dan menyampaikan pendapatnya sendiri. Namun sebagian besar jawabannya belum sesuai dengan filosofi yang sebenarnya,” ungkapnya.
Padahal, lanjutnya, setiap simbol yang dirancang oleh para pendiri bangsa memiliki makna mendalam dan menjadi bagian dari nilai-nilai yang membentuk identitas Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pancasila tidak cukup hanya melalui hafalan, tetapi harus disertai penghayatan terhadap makna yang terkandung di dalamnya.
Di masa lalu, sambungnya pendidikan mengenai Pancasila diberikan secara lebih intensif. Para siswa tidak hanya diminta menghafal sila-sila Pancasila, tetapi juga mempelajari berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta pedoman pengamalan nilai-nilai kebangsaan.
“Dulu saat masuk jenjang pendidikan tertentu, kami dibekali pemahaman tentang Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan secara mendalam. Itu menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda,” ujarnya.
Menurunnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila turut berdampak pada perilaku dan etika generasi muda saat ini. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta derasnya arus informasi dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga karakter bangsa.
“Sesungguhnya nilai-nilai Pancasila tidak pernah bertentangan dengan etika dan moral bangsa Indonesia. Justru Pancasila menjadi dasar yang membentuk sikap saling menghormati, menghargai orang tua, guru, dan sesama warga negara,” katanya.
Karena itu, ia berharap kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI dapat terus diperluas dengan melibatkan guru, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pemahaman kebangsaan di kalangan generasi muda semakin kuat.
“Kita ingin generasi muda Indonesia tidak hanya mengenal Pancasila sebagai hafalan, tetapi benar-benar memahami, menghayati, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya. (era)
