Praya (Suara NTB) – Sebanyak empat kepala desa (kades) Pengganti Antar Waktu (PAW) hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diambil sumpahnya, Rabu, 2 Juli 2025. Masing-masing Kades Barejulat H. Tahri, Kades Aik Darek Suhardi, S.Pd., Kades Gemel H. Zakaria, S.Pd.M.Pd., serta Kades Bunkate Maris, S.Sos. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP., di Ballroom Kantor Bupati Loteng.
Pemilihan Kades PAW di empat desa itu sendiri digelar setelah pejabat kades sebelumnya ada yang meninggal dunia serta terjerat kasus korupsi anggaran desa. Karenanya Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, pun mengingatkan kepada para kades yang dilantik agar berhati-hati dalam mengelola dan menggunakan anggaran desa. ‘’Ikuti aturan yang ada supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Ingat, jangan sampai salah kelola anggaran desa,” pesannya.
Ia mengatakan, cukup banyak kades yang harus berhadapan dengan proses hukum lantaran kurang patuh dalam menjalankan aturan terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran desa. Dan, terkesan kades menyelepekan. Setelah terjerat hukum baru kades sadar kalau perbuatannya menyalahi aturan.
“Sering-seringlah koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun dengan pemerintah daerah. Tanya bagaimana aturan penggunaan anggaran yang benar sesuai aturan yang ada sebelum membuat keputusan. Ini penting supaya kita tidak salah,” ujar Pathul.
Jika ada keputusan atau kebijakan yang keliru diambil, evaluasi dan segera perbaiki serta tidak menunggu muncul gejolak di tengah masyarakat baru mau melakukan perbaikan. Akibatnya, jalannya pembangunan dan program di desa jadi terganggu karena polemik di tengah masyarakat, akibat dari ada keputusan atau kebijakan kades yang keliru.
Tidak kalah penting, lanjut Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini, para kades yang baru agar membangun soliditas yang kuat di tengah masyarakat. Setiap keputusan yang akan diambil hendaknya dipertimbangkan dengan matang baik serta mudaratnya dengan tetap mempertimbangkan saran dari masyarakat di bawah.
Jangan kemudian karena merasa sebagai pemimpin tertinggi di desa, kades kemudian semaunya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Apalagi kalau lebih mempriortaskan kepentingan pribadi. “Dikotomi politik yang ada hilangkan. Rangkul semua elemen tanpa terkecuali. Supaya pemerintah desa bisa berjalan tanpa ada keributan,” pungkas mantan anggota DPRD NTB ini. (kir)
