Mataram (Suara NTB) – Program revitalisasi sarana dan prasarana atau Sarpras dari pemerintah pusat akan menyasar sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di NTB. Perwakilan SLB di NTB telah mengikuti proses verifikasi berkas dari program revitalisasi itu yang dilaksanakan di Vertu Hotel Harmoni Jakarta Pusat, pada 29 Juni–1 Juli 2025.
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Dr. Hj. Eva Sofia Sari, S.Pd., M.Pd., pada Rabu, 2 Juli 2025 mengatakan, sebanyak enam SLB sudah melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Direktorat PKPLK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Ada empat SLB sudah melakukan verifikasi, tapi belum PKS. Serta, sembilan usulan baru masih taraf verifikasi berkas usulan dan lapangan.
Program revitalisasi sangat membantu pemerintah daerah dalam pemenuhan layanan sarpras di satuan pendidikan. “Karena sekolah dengan sarana dan prasana yang baik akan membuat suasana semakin menyenangkan, mengasyikkan, dan pembelajaran akan semakin bermakna karena terpenuhinya fasilitas,” ujar Eva.
Nantinya, Direktorat PKPLK Kemendikdasmen akan mencairkan langsung dana revitalisasi sarpras ke sekolah. Kepala SLB yang akan bertanggung jawab langsung. Menurut Eva, jumlah dana akan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
Eva menjelaskan, program revitalisasi pada satuan pendidikan hadir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan pendidikan agar lebih optimal. Yaitu pemenuhan akses sarana prasarana di sekolah. Program revitalisasi bermula dari pidato Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta tanggal 25 November 2024. Presiden menyerukan bahwa tidak boleh ada lagi sekolah yang atapnya bocor atau roboh. Tidak boleh ada lagi sekolah yang tidak mempunyai WC atau toilet.
“Oleh karena itu beliau menyerukan kepada Kemendikdasmen untuk upaya percepatan pelaksanaan Program Revitalisasi untuk semua jenjang satuan pendidikan mulai dari Paud, SD, SMP, SMA dan SLB. Dan akhirnya sebagai bentuk percepatan dari program Revitalisasi ini maka lahirlah Inpres No 7 tahun 2025 sebagai bentuk percepatan pelaksanaannya,” ujar Eva.
Dana yang dipersiapkan oleh Kemdikdasmen sebesar Rp17,1 T dari Dipa Kemendikdasmen. Untuk SLB sendiri tersedia anggaran Rp532 miliar. Dengan sasaran awal 155 SLB se-Indonesia berdasarkan aplikasi Krisna DAK 2024 yang sudah dihimpun oleh PUPR. Setelah dihimpun kelengkapan dari segi teknis dan administrasi dalam daftar per akhir Juni 2025 baru terdapat 67 SLB se-Indonesia termasuk SLB NTB baik negeri maupun swasta yang bisa dijadikan sasaran program Revitalisasi.
“Untuk SLB NTB pada data verval aplikasi krisna DAK 2024 terdapat 10 SLB. Dan enam sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan Direktorat PKPLK. Selain itu juga terdapat sembilan SLB dengan usulan baru dan sudah selesai melakukan verifikasi dan validasi berkas data dan segera akan dilakukan verifikasi data lapangan,” urai Eva.
Program revitalisasi menyasar pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru, ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang serba guna, toilet, selasar penghubung dan kantin.
“Pembangunan revitalisasi kantin hanya ada pada SLB, karena diharapkan siswa dengan hambatan fungsional bisa membentuk ekosistem kewirausahaan, dapat menguasai literasi ekonomi, perdagangan dan jual beli sehingga membentuk karakter siswa yang mandiri, lebih kreatif dan mampu berdaya saing di tengah-tengah masyarakat,” pungkas Eva. (ron)
