Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sumbawa, mengaku kebutuhan ruang kelas baru (RKB) dianggap sangat mendesak karena ada beberapa sekolah yang terpaksa harus mengorbankan ruangan lain sebagai lokasi belajar.
“Ada beberapa sekolah terpaksa menggunakan ruang laboratorium dan ruang perpustakaan untuk dijadikan ruang kelas dan itu sudah menjadi persoalan sejak beberapa tahun terakhir,” Kata Sekretaris Dikbud, Sudarli kepada Suara NTB, Jum’at, 4 Juli 2025.
Kondisi tersebut kembali diperparah dengan tidak adanya anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunan ruang kelas baru. Bahkan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya rehabilitasi dan perbaikan terhadap bangunan sekolah.
“Tidak bisa kita intervensi melalui DAK untuk kebutuhan tersebut, tidak bisa kita gunakan untuk menambah RKB. Anggaran daerah juga sangat terbatas,” ucapnya.
Berdasarkan data saat ini ada sekitar 180 sekolah yang membutuhkan RKB seiring dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk. Terutama sekolah-sekolah yang berada di Kota dan Ibu kota Kecamatan.
“Jadi, untuk kebutuhan 180 RKB sudah kita data untuk kita usulkan dengan harapan bisa terealisasi semua atau minimal bisa dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Sudarli pun meyakinkan, untuk pengadaan RKB ini sudah masuk dalam perencanaan yang dimulai tahun 2025 hingga lima 5 tahun kedepan. Penanganan terhadap sekolah tersebut pun diharapkan bisa dilakukan secara bertahap karena jika dilakukan sekaligus maka anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar.
“Jadi, dari 180 RKB yang kita butuhkan ini, kami berharap bisa diintervensi setiap tahunnya baik itu melalui APBD dan APBN, sampai tuntas nanti pada lima tahun mendatang,” ucapnya.
Selain masalah RKB, kondisi beberapa sekolah di Sumbawa juga sangat memprihatinkan karena usai. Kondisi itupun akan berdampak terhadap siswa nantinya, jika sekolahnya bocor maka mereka tidak akan nyaman untuk berada di sekolah.
“Kita sangat kesulitan untuk melakukan rehabilitasi sekolah karena anggaran yang kita miliki juga sifatnya terbatas, anggaran dari APBD pun tidak sepenuhnya bisa menangani masalah ini,” tukasnya. (ils)
