Taliwang (Suara NTB) – Lapangan Graha Praja, Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa, 29 Juli 2025 , dipenuhi suasana gembira. Pasalnya di hari itu, sebanyak 2.314 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 2024, resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
Acara pelantikan ribuan PPPK itu dipimpin langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat Hj. Hanipah. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Hairul, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Mulyadi serta jajaran Pimpinan OPD Kabupaten Sumbawa Barat.
Dalam laporan Kepala BKPSDM KSB, Mulyadi disampaikan, bahwa seleksi PPPK tahap 1 tahun 2024 diikuti oleh sebantak 2.480 peserta. Dan dari keseluruhan itu, sebanyak 2.318 orang dinyatakan lulus. “Tapi yang berkesempayan hadir mengikuti pelantikan hari ini ada 2.314 orang,” katanya.
Menurut Mulyadi, ribuan PPPK yang diangkat hari ini sebelumnya telah menjalani seluruh rangkaian seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Proses seleksi dilakukan dengan sistem merit dan transparan, serta merupakan bagian dari upaya strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat sumber daya aparatur negara,” tegas Mulyadi.
Bupati Amar dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim seleksi dan menegaskan pentingnya peran PPPK sebagai pelayan masyarakat yang profesional. Dan bagi para pegawai yang baru dilantik agar mampu berkontribusi dalam menyukseskan program-program prioritas daerah. “Hari ini saudara-saudara menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintah,” kata Bupati.
Sebagai bagian dari pemerintah KSB, Bupati menaruh harapan besar kepada para PPPK yang baru dilantik untuk aktif membantu menyosialisasikan program unggulan pemerintah KSB, yaitu Program Kartu Sumbawa Barat Maju. “Saya berharap kepada PPPK yang baru saja dilantik punya pengetahuan terhadap setiap bentuk layanan Program Kartu Sumbawa Barat Maju sehingga dapat dijelaskan kepada masyarakat secara luas,” pintanya.
Hal penting lain yang disampaikan Bupati dalam kesempatan tersebut, yaitu pentingnya validitas data kepegawaian, khususnya pada sektor pendidikan. Bupati mengungkap selama ini ada dua catatan penting yang harus dibenahi dalam penempatan guru. Pertama adanya kasus penempatan guru PPPK yang lokasinya berjauhan dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Hal tersevut dikarenakan data Dapodik menyatakan sekolah asal sudah memiliki guru, padahal guru tersebut masih berstatus honorer. Hal ini menyebabkan guru yang bersangkutan ditempatkan jauh dari wilayah asalnya.
Sebab kedua, adanyabl kebijakan terbaru dari pemerintah pusat bahwa penempatan guru PPPK dapat di tugaskan di Sekolah Swasta. Hal ini kata Bupati, patut menjadi perhatian serius dan menjadi atensi khusus bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumbawa Barat, agar penempatan ke depan bisa lebih proporsional dan tepat sasaran.
Masih dalam sambutannya, Bupati dihadapan ribuan PPPK yang hadir sempat menceritakan bagaimana upaya pemerintah KSB akhirnya dapat merealisasikan pengangkatan PPPK terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KSB ini. Penyampaian Bupati itu pun sontak disambut haru para PPPK, bahkan banyak diantarnya yang menitikkan air mata.
“Ini adalah gelombang ke 3 dari sejak awal berlangsungnya perekrutan PPPK. Dalam perjalanan awalnya, ada evaluasi oleh APKASI terkait dengan nasib PTT.
Diketahui pada masa awal perekrutan, ada kuota sebesar 1,2 juta dari kementerian keuangan, tetapi yang terjadi di daerah-daerah hanya mampu merekrut tidak lebih dari 50 persen. Ada sekitar 500 Kabupaten di seluruh persen yang mengalami hal yang sama. Saya mencoba mencari dimana titik lemahnya pada waktu itu, ternyata analisa jabatan yang belum betul-betul baik kita laksnaakan pada waktu itu. Itu berarti daerah yang gagal mengakses,” beber Bupati.
Bupati menambahkan bahwa, momen perjuangan itu semakin berat karena adanya stigna politis dari pihak luar. Namun tanpa mengindahkannya, dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai Sekda KSB berupaya menggenjot BKD dan seluruh Subag Kepegawaian yang ada di seluruh SKPD untuk berupaya keras agar seluruh PTT (Pegawai Tidak Tetap) berkesempatan mendaftar ikut seleksi PPPK. “Saya pastikan pada saat itu yang ada dipangkalan data harus dapat direkrut semua, dan alhamdulillah dari upaya tersebut ternyata bapak ibu bisa tersenyum semua hari ini,” papar Bupati seraya menyampaikan masih terdapat ratusan PPPK tahap 2 tahun 2024 yang berporses untuk diangkat.
“Ada 137 orang dinyatakan lulus. Proses penetapan SK mereka tengah berlangsung dan pelantikan direncanakan pada bulan Oktober 2025,” imbuhnya.
Acara pelantikan ribuan PPPK itu ditutup dengan pemberiaj ucapan selamat. Bupati, Wakil Bupati serta seluruh jajaran kepala OPD yang hadir berjejer di depan lapangan menyalami satu per satu para pegawai PPPK yang sangat gembira karena telah resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda KSB.(bug/*)
